UMP DKI Jakarta 2023

Tuntut Revisi Kenaikan UMP DKI Jakarta, Buruh Bakal Gelar Aksi Maraton hingga 7 Desember

Ratusan buruh berjanji akan melakukan aksi maraton hingga tujuh Desember 2022 apabila UMP DKI Jakarta tidak direvisi dari 5,6 menjadi 10,5 persen.

Warta Kota/Nuri Yatul Hikmah
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta, M. Andre Nasrullah (baju putih) saat ditemui di tengah demo, Jumat (2/12/2022) menyebutkan ratusan buruh berjanji akan melakukan aksi maraton hingga tujuh Desember 2022 apabila UMP DKI Jakarta tidak direvisi dari 5,6 menjadi 10,5 persen. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – Ratusan buruh berjanji akan melakukan aksi maraton hingga tujuh Desember 2022 mendatang, jika Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta tidak merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari 5,6 persen menjadi 10,5 persen. 

Hal itu disampaikan dalam unjuk rasa yang kembali dilakukan, di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022). 

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta, M. Andre Nasrullah mengatakan, gelaran aksi unjuk rasa itu dilakukan guna menunjukkan rasa kecewa mereka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022.

Menurut Andre, keputusan menaikkan upah buruh DKI Jakarta menjadi Rp 4,9 juta, sangat jauh dari harapan. 

Baca juga: Tak Puas Dapat UMP Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Kembali Melakukan Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

"Putusan Pj Gubernur jauh dari harapan kami, inflasi dan pertumbuhan ekonomi jika ditotal harusnya mencapai 10,5 persen, tetapi yang diputuskan adalah 5,6 persen," ujar Andre saat ditemui di tengah massa aksi, Jumat (2/12/2022).

Andre mengatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pertimbangan menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, tentang penetapan upah minimum tahun 2023.

"Angka maksimal yang ditentukan oleh Permenaker Nomor 18, itukan diangka 10 persen. Ini seharusnya dijadikan acuan atau Kemenaker berani mengambil keputusan itu," jelas Andre.

Lebih lanjut, Andre menambahkan, kenaikan 10,5 persen merupakan hal yang wajar untuk pekerja yang hidup di DKI Jakarta.

Baca juga: Risma Boyong Suami dan Anak dari Purwakarta untuk Ikut Reuni 212 di Masjid At-Tin

Pasalnya, kata Andre, tuntutan dan biaya hidup cukup tinggi, terlebih paska pandemi Covid-19.

Belum lagi, ditambah dengan adanya kenaikan harga Bakar Bakar Minyak (BBM), yang dianggapnya sangat menyulitkan kaum buruh.

"Dengan harga BBM yang meningkat, seharusnya ini menjadi pertimbangan gubernur lah," kata Andre.

"10 persen itu hal yang wajar buat DKI Jakarta, ditambah kenaikan BBM ditanggung oleh pekerja. Jadi, tolong hitungnya sampai akhir tahun," sambungnya.

Andre menegaskan, pihaknya akan tetap menggugat hasil keputusan itu. Bahkan, ia akan terus melakukan unjuk rasa bersama 13 federasi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), jika permintaan tersebut tidak dikabulkan.

"Hingga tujuh Desember, kami akan lakukan aksi terus menerus. Intinya, kami menolak dan minta agar Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022 direvisi," jelas Andre.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved