Upah Minimum Propinsi

Tak Puas Dapat UMP Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Kembali Melakukan Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Ratusan buruh berdemo di kawasan Patung Kuda minta merevisi keputusan Gubernur DKI soal UMP 2023 yang naik 5,6 persen

Wartakotalive/Nuri Yatul Hikmah
Aksi buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat minta Pj Gubernur DKI ubah UMP 2023, Jumat (2/12/2022) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Ratusan buruh di DKI Jakarta yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), kembali melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022). 

Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022 yang menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 naik sekitar 5,6 persen.

Lebih lanjut, mereka meminta agar kenaikan tersebut ditingkatkan menjadi 10,5 persen. 

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Triwidianto selaku wakil ketua FSPMI DKI Jakarta, saat ditemui di tengah aksi unjuk rasa, Jumat (2/12/2022). 

Baca juga: Kenaikan UMP DKI Jakarta Lebih Rendah dari Daerah Lain, Partai Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran 

"Keputusan Gubernur Nomor 1153 itu membuat partai buruh DKI Jakarta kecewa," ujar Triwidianto.

Wakil Ketua FSPMI DKI Jakarta, Triwidianto (baju oranye) saat ditemui di tengah demo, di depan Balai Kota, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).
Wakil Ketua FSPMI DKI Jakarta, Triwidianto (baju oranye) saat ditemui di tengah demo, di depan Balai Kota, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022). (Wartakotalive/Nuri Yatul Hikmah)

"Saat ini saja, inflasi DKI Jakarta hingga Desember bisa mencapai empat persen. Sementara pertumbuhan ekonomi sampai Oktober kemarin sudah 5,7 persen," sambungnya.

Menurut Tri, permohonan kenaikan upah hingga 10,5 persen itu sudah selaras dengan apa yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, yakni 13 persen.

Tentu, kata Tri, kenaikan 10,5 persen adalah bentuk toleransi para buruh kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

"Walaupun ada kenaikan upah dalam dua tahun terakhir, tapi itu tidak berdampak," jelas Tri.

"Semua tergerus dan habis akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cukup tinggi sebesar 30 persen," sambungnya.

Baca juga: Ada Aksi Massa di Patung Kuda, Layanan Transjakarta Jumat (2/12) Mengalami Perubahan

Tri menyampaikan, hal tersebut yang membuat pihak buruh mengalami kesulitan lebih daripada saat pandemi. 

Tri juga memaparkan, kenaikan sebesar 5,6 persen untuk buruh di DKI Jakarta tidak sebanding dengan biaya hidup di Ibu Kota. 

"Ini tidak sebanding dengan biaya hidup di DKI Jakarta yang notabenya sebagai Ibu Kota, yang pasti lebih tinggi dari daerah-daerah lain," jelas Tri.

Oleh karena itu, Tri menekan agar Heru Budi Hartono segera merevisi keputusan kenaikan upah buruh yang diumumkan, Senin (28/11/2022) lalu.

Menurut Tri, upah buruh DKI Jakarta bisa naik sampai angka maksimal, paling tidak hingga 10,5 persen. 

Sementara itu pantauan Warta Kota di lokasi sekira pukul 10.30 WIB, massa aksi datang membawa mobil satu mobil komando.

Diperkirakan, kata Tri, aksi tersebut akan dihadiri oleh 500 orang. (M40)

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved