UMK Jawa Barat

Apindo Jawa Barat Gertak Ridwan Kamil, Gugat ke PTUN Bandung jika UMK Disetujui

Apindo Jawa Barat bersiap untuk mengajukan gugatan ke Ridwan Kamil terkait UMK, karena ada dualisme aturan.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bakal digugat Apindo Jawa Barat terkait UMK 2023, karena ada dualisme aturan. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Apindo Jawa Barat merespons rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang sebentar lagi akan dibahas pada rapat pleno dewan pengupahan provinsi (depeprov) Jawa Barat.

Nicolaus Fauzi Bahari, Anggota Dewan Pengupahan Apindo Provinsi Jawa Barat menjelaskan pihaknya satu suara menolak penentuan UMK yang menggunakan formulasi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

"Dari Apindo Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Apindo se-Indonesia rujukannya tetap memakai PP 36 yang merupakan turunan dari UU Ciptaker. Sudah jelas di sana tertulis mekanisme penentuan UMK. Ini tiba-tiba pemerintah mengeluarkan produk hukum lain Permenaker 18 tahun 2022. Kami berpendapat kedudukan PP lebih tinggi dari pada Permen," ujar Nicolaus, Kamis (1/12/2022).

Apabila nantinya, SK Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan UMK se-Jawa Barat diterbitkan menggunakan regulasi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, pihaknya akan mempersiapkan gugatan ke PTUN Bandung.

"Kami tetap konsisten pakai PP 36. Kalau nanti ada SK Gubernur yang tidak merujuk pada PP 36, pakai Permenaker 18 misalnya, pasti akan kami ajukan gugatan ke PTUN Bandung, tapi itu nanti tunggu SK Gubernur turun. Apindo Provinsi yang akan menggugat Gubernur karena yang mengeluarkan SK adalah Gubernur," ucapnya.

Nicolaus mengaku telah mempersiapkan materi yang diperlukan untuk menggugat Gubernur Jawa Barat, bila nantinya penetapan UMK tak berlandaskan pada regulasi yang tertera di dalam PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kami persiapkan dasar hukum, kronologi dan kelengkapan dokumentasi mulai dari tingkat kabupaten kota sampai provinsi," katanya.

Baca juga: Kantor Disnaker Kabupaten Bogor Digeruduk Buruh, Tuntut UMK Bogor 2023 Naik 13 Persen

"Satu suara dan satu komando, dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dalam sidang dapeko atau dapekab memang kami tidak menyinggung aspek legal karena itu ranahnya di tempat lain," ucap Nicolaus.

Ia menjelaskan, gugatan dilayangkan bukan karena permasalahan tingginya kenaikan UMK, melainkan akibat adanya dualisme aturan yang tumpang tindih dalam penentuan upah antara PP 36 dan Pemenaker Nomor 18.

"Sekali lagi, sejauh itu sesuai regulasi, kenaikan berapa pun, kami pengusaha akan ikut pemerintah, asal regulasinya jelas," ujarnya.

"Kami pun punya cara untuk bersiasat apabila memang upahnya naik kalau sesuai regulasi. Enggak apa-apa. Ini kan seperti ada dualisme regulasi, Permen memang sebuah produk hukum juga, tapi jangan bikin aturan yang nabrak-nabrak," tuturnya.

Baca juga: Buruh Tolak Kenaikan UMP/UMK Mengacu PP 36/2021, Ancam 5 juta Pekerja Mogok

Sementara itu, UMK 2023 di Kota Bekasi direkomendasikan mengalami kenaikan sebesar Rp 341.000 atau naik 7,09 persen.

Sebelumnya, UMK Bekasi Rp 4.816.921,17 kini menjadi Rp 5.158.248,20.

Kenaikan ini mengacu pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved