Breaking News:

UMP DKI Jakarta

UMP DKI Jakarta Naik 5,6 Persen, Politisi PKS Ingin Lebih Tinggi Lagi agar Buruh Puas

Politisi PKS, M Taufik Zoekifli menilai kenaikan UMP tidak cukup besar sehingga memuskan buruh, harusnya sama dengan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen.

Warta Kota
Ilustrasi upah - Politisi PKS minta besaran UMP DKI Jakarta minimal sama seperti pertumbuhan ekonomi yakni 5,8 persen, sehingga buruh dan pengusaha puas bersama. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Politisi PKS M Taufik Zoelkifli kurang setuju atas rekomendasi Pemprov DKI Jakarta soal UMP 2023.

Menurutnya, besaran kenaikan belum memadai, sehingga bisa mencekik hidup buruh.

Seperti Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan UMP 2023 menjadi Rp 4,9 juta atau sebesar 5,6 persen.

Menurut Taufik, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, tidak akan ada habisnya apabila berbicara tentang UMP.

"Tidak akan ada habisnya. Pihak pekerja minta UMP dinaikkan, sedangan pihak pengusaha mengeluh jika UMP terlalu tinggi," ujar Taufik, Rabu (30/11/2022).

Taufik menegaskan perlu dicari titik keseimbangan agar UMP bisa memuaskan pekerja, namun tidak memberatkan pengusaha.

Menurutnya, banyak faktor yang harus dimasukkan dalam penentuan UMP. Antara lain adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Target pertumbuhan ekonomi di Jakarta 2023 mendatang itu kan 5,8 persen dengan inflasi 3,6 persen. Jadi saya kira sesuaikan saja kenaikan UMP dengan pertumbuhan ekonomi," jelas Taufik.

Baca juga: Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Hanya 5,6 Persen Dianggap Tidak Sensitif Nasib Buruh

Taufik mengatakan bahwa kenaikan UMP 2023 bisa disamakan persentasenya dengan pertumbuhan ekonomi.

Namun, jangan lebih dari pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut agar pengusaha juga punya nafas untuk bergerak di suasana perekonomian yang kurang kondusif ini.

"Jadi kalau UMP 2023 dinaikkan sedikit menjadi 5,8 persen supaya sama dengan target pertumbuhan ekonomi, boleh juga," kata politisi fraksi PKS itu.

Namun dengan catatan, Pemprov DKI Jakarta harus membuat kondisi yang kondusif untuk para pengusaha yang ada di ibu kota.

Baca juga: Serikat Pekerja Mendesak UMP DKI Jakarta Naik 13 Persen, Begini Tanggapan Apindo

Contoh kondisi kondusif yang disampaikan Taufik adalah dengan mempermudah mengurus perizinan berusaha atau melakukan kegiatan ekonomi.

"Lalu, bisa juga dengan keringanan pajak bagi para pengusaha. Dan ini yang paling penting adalah tidak membiarkan adanya pihak ekonomi kuat yang memonopoli pasar," pungkas Taufik.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved