UMP DKI Jakarta 2023

UMP DKI Jakarta 2023 Naik 5,6 Persen jadi Rp 4,9 juta, PSI Minta Pengertian Semua Pihak

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta minta pengertian semua pihak terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2023 yang naik 5,6 persen sehingga menjadi Rp 4,9 juta.

TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana meminta pengertian kepada semua pihak terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2023 yang naik 5,6 persen sehingga menjadi Rp 4,9 juta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Polemik penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menyita perhatian hingga anggota dewan.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan UMP 2023 menjadi Rp 4,9 juta atau sebesar 5,6 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rekomendasi unsur buruh yang meminta kenaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen.

Sementara itu, unsur pengusaha juga menilai angka tersebut terlalu tinggi dari rekomendasi mereka yang meminta kenaikan UMP 2023 sebesar 2,6 persen.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana mengatakan bahwa menurutnya persentase itu sudah menjadi angka minimal.

Baca juga: Zita Anjani Sebut UMP DKI Jakarta 2023 Lebih dari Rp 5 juta Bakal Beratkan Pengusaha

"Kalau sesuai atau tidak itu relatif ya. Tapi kalau melihat persentase 5,6 persen, itu sudah menjadi angka minimal," ujar Justin kepada Warta Kota melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (30/11/2022).

Justin menjelaskan bahwa antara unsur buruh dengan unsur pengusaha harus saling pengertian dan titik temunya.

Ia khawatir apabila titik temunya tidak tercapai, hal tersebut dapat mendorong akselerasi terjadinya mekanisasi di berbagai industri.

Di mana kejadian itu dapat menyusutkan kebutuhan industri akan tenaga kerja (buruh).

"Ekonom-ekonom dunia sudah memprediksi potensi terjadinya krisis ekonomi 2023. Sehingga memang diperlukan adanya kesadaran dan pengertian antarpihak," ucap Justin.

Baca juga: UMP DKI Jakarta 2023, Pemerintah Bisa Intervensi Apabila Ada Pengusaha yang Keberatan

Menurut Justin, dalam dunia usaha, ketentuan undang-undang adalah hal minimal yang harus dipenuhi oleh unsur pengusaha.

Sedangkan di negara hukum, setiap pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan berhak menempuh jalur hukum.

"Akan tetapi, pengambilan langkah hukum tentu cukup memakan energi. Jadi hal itu dapat dihindari apabila masing-masing pihak berjiwa besar untuk saling pengertian," kata Justin.

Ia menegaskan bahwa upah tinggi tidak bisa menjadi jaminan dalam menentukan kesejahteraan yang banyak diidamkan oleh buruh.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved