Breaking News:

Kampung Susun Bayam

Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro Belum Deal Terkait Pelimpahan Pengelolaan Kampung Susun Bayam

Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan PT Jakpro terkait pelimpahan pengelolaan Kampung Susun Bayam.

warta kota/leonardus wical
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan pihak terus berkoordinasi dengan PT Jakpro terkait pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) di Jakarta Utara. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengaku bahwa pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) di Jakarta Utara belum resmi dipegang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami masih mengoordinasikan bersama dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik (BP-BUMD)," ujar Sarjoko saat ditemui di depan Ruang Rapur DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2022).

Sarjoko memastikan pihaknya akan melakukan rapat dalam waktu dekat dengan BP-BUMD untuk kepastian pengurusan pengelolaan KSB.

Lebih lanjut, ia juga menanggapi terkait nasib warga KSB yang hingga saat ini masih belum bisa menempati kampung susun tersebut.

Pihaknya pun mengaku telah mencoba untuk memberikan fasilitas hunian yang terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta di sekitar KSB.

"Prinsipnya adalah kami akan terus mencoba memberikan fasilitas hunian. Kami selalu mendorong mereka (warga) supaya bisa masuk ke dalam. Sambil kami diskusikan skemanya," ucap Sarjoko.

Ia pun kembali menegaskan bahwa kendala Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah karena pengelolanya masih dipegang oleh PT Jakpro.

Baca juga: Calon Penghuni Kampung Susun Bayam Geruduk Area JIS Tuntut Jakpro Segera Beri Izin

Diberitakan sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyerahkan pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) di Jakarta Utara kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Oleh karenanya, tarif sewa yang dibebankan kepada warga sekitar mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

"Langkah ini diputuskan berdasarkan kesepakatan antara Jakpro, Pemprov DKI Jakarta, dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara," ujar Vice President Corporate Secretary PT Jakpro, Syachrial Syarif berdasarkan keterangannya, Minggu (27/11/2022).

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Pastikan Kampung Susun Bayam Hanya untuk Warga Setempat dan Terdampak Normalisasi

Syachrial mengatakan, sambil mengerjakan proses administrasi internal, secara paralel pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Koordinasi yang dilakukan terkait penyerahan pengelolaan KSB dari PT Jakpro kepada Pemprov DKI Jakarta.

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved