Berita Jakarta

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Sepakati RAPBD 2023, Fokus terhadap Tiga Program Prioritas

RAPBD 2023 sudah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dengan fokus layanan perkotaan, bansos, keruangan dan ekonomi.

Istimewa
Ilustrasi - Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 juga menunjang prioritas daerah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - RAPBD 2023 sudah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dengan fokus layanan perkotaan, bansos, keruangan dan ekonomi.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Jumat (25/11/2022) lalu.

APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati sebesar Rp 83,78 triliun, naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun. 

Rincian Ringkasan RAPBD 2023 yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp 74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 9,40 triliun. 

Baca juga: Sekjen Fitra Minta Kemendagri Coret Anggaran DKI 2023 Tak Masuk Dalam Raker Pemerintah

Sementara itu, Belanja Daerah sebesar Rp 74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 9,16 triliun.

"Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah, yaitu: pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata dilansir dari PPID DKI Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Michael menjelaskan, alokasi terhadap belanja pendidikan sebesar 21,09 persen APBD.

Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD.

Kemudian alokasi terhadap standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen APBD.

Baca juga: SILPA Rp 8,9 M, Komisi I DPRD Kota Bogor Minta Anggaran Kecamatan yang Tak Terserap Diperbaiki

"Sesuai dengan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD," jelas Michael.

Selain itu, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, antara lain:

1. Layanan dasar perkotaan, antara lain penanggulangan sampah, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan akses hunian layak;

2. Keruangan, antara lain penataan ruang, ruang terbuka hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan ekosistem pesisir;

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved