Warga Gunung Sahari Minta Advokasi Heru Budi Hartono Buntut Huniannya Bakal Dieksekusi

Warga Gang Langgar RT 10/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat minta advokasi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Istimewa
Warga Gang Langgar RT 10/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat mendatangi Balai Kota DKI Jakarta minta advokasi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Warga Gang Langgar RT 10/01, Kelurahan Gunung Sahar, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat minta advokasi Pj Gubernur DK Jakarta Heru Budi Hartono.

Mereka bahkan datang ke kantor Heru di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat karena khawatir huniannya bakal dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Rencana eksekusinya bakal dilakukan pada Selasa, 29 November 2022 pukul 07.00,” kata Ketua RT 10/01, Hana Hamdani usai membuat laporan di Pendopo Balai Kota DKI, Senin (28/11/2022).

Hana mengatakan, warga akan kembali menolak dan melakukan perlawanan dengan rencana eksekusi lahan tersebut.

Baca juga: Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Hanya 5,6 Persen Dianggap Tidak Sensitif Nasib Buruh

Selain status sertifikat HGB 1882 tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), warga juga masih melakukan upaya hukum dengan gugatan di PN Jakarta Pusat.

Sementara itu kuasa hukum warga, Dike Wibowo mengatakan, penundaan eksekusi memang merupakan wewenang dari pengadilan.

Namun, kepada Wali Kota dan Pj Gubernur DKI, warga ingin menyampaikan bahwa terdapat sertifikat yang telah dibatalkan dan hal itu ditegaskan melalui BPN.

“Kemudian yang terpenting juga bahwa di tanah tersebut terdapat fasilitas umum yang diakui PT Ayalis sebagai pihak pemohon eksekusi, dan dimasukan dalam sertifikat 1882. Padahal jelas merupakan jalanan umum, dan merupakan kewenangan pemerintah terutama pemerintah Jakarta,” katanya.

Baca juga: Anak Presiden Sindir Tambang Pasir Ilegal di Klaten, Sebut Ada Sosok yang Mengerikan

Dia juga meminta kepada Pemprov DKI untuk memastikan bahwa di lahan tersebut terdapat aset pemerintah atau tidak.

Hal ini mengingat, eksekusi tidak dapat dilakukan pengadilan bila terdapat aset pemerintah di lahan tersebut.

“Selain itu, kami juga minta perlindungan dari DKI Jakarta agar dengan segala kewenagannya untuk tidak menurunkan personel eksekusi karena ada warga yang sampai saat ini masih tertindas,” jelasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved