Berita Jakarta

Langgar Aturan, Polisi Bubarkan Aksi Bentang Spanduk Tolak RKUHP di Car Free Day Bundaran HI

Aksi bentang spanduk Tolak Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat Car Free Day di Bundaran HI dianggap salahi aturan

Wartakotalive/Nuri Yatul Hikmah
Sejumlah masyarakat yang melakukan unjuk rasa saat car free day di Bundaran HI, dibubarkan polisi karena melanggar aturan yang berlaku, Minggu (27/11/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, MENTENG – Sejumlah masyarakat yang melakukan aksi bentang spanduk Tolak Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) saat Car Free Day (CFD), di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022) dibubarkan polisi secara paksa. 

Kapolres Merto Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, pihaknya tak melarang jika masyarakat melaksakan unjuk rasa sepanjang waktu, asalkan waktu dan tempatnya sesuai peraturan.

Sementara, kata Komarudin, unjuk rasa tolak pengesahan RKUHP tersebut dianggap melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2016.

"Itu tadi pelaksanaannya di CFD, ada Pergub yang mengatur, bahwa CFD itu hanya untuk kegiatan lingkungan hidup, dan seni budaya, bukan penyampaian pendapat di muka umum," ujar Komarudin kepada wartawan, Minggu (27/11/2022).

Baca juga: Jaring Partisipasi Publik Soal RKUHP, BIN Buka Dialog dengan Masyarakat

Komarudin menyampaikan, selain Pergub, aturan unjuk rasa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, sehingga tidak sewenang-wenang dilaksanakan. 

"Pergub itu kan ranahnya Satpol PP untuk penertiban dan Satpol PP minta bantuan kami karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan di sana," ujar Komarudin.

"Jadi, silahkan disandingkan dua aturan itu, perundang-undangan dan Pergub," lanjutnya.

Menurut Komarudin, yang juga menjadi salah dalam aksi tersebut adalah kegiatan membentangkan spanduk yang melintang di kawasan CFD.

Sehingga, kegiatan tersebut membuat masyarakat yang berniat olahraga di lokasi tersebut tak bisa lewat.

Menurutnya, pihaknya tak memangkas hak berdemokrasi rakyat.

Pasalnya, setiap unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat selalu diperbolehkan.

Baca juga: RKUHP Tak Kunjung Disahkan, Yasonna Laoly: Apakah Kita Teramat Bangga dengan Produk Belanda?

Hanya saja, kata Komarudin, harus mempertimbangkan waktu dan tempat pelaksanaannya. 

"Kan penyampaian pendapat sudah ada aturan-aturanya, hari libur nasional tidak boleh, kemudian tempat objek vital istana negara, termasuk juga waktunya diperhatikan," ujar Komarudin.

"Selain itu, ada Pergub yang juga harus diperhatikan," lanjutnya. 

Untuk informasi, sejumlah masyarakat yang terlibat unjuk rasa tersebut, melakukan aksi bentang spanduk dan juga sosialisasi bahaya RKUHP dengan membagi flyer kepada warga yang berada di area CFD terkait pasal berbahaya dari RKUHP.

Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk tidak mengesahkan RKUHP sebelum masa reses.

Selain itu, mereka menyerukan agar kedua pihak tersebut lebih banyak membuka ruang diskusi bersama masyarakat.

Kepada keduanya juga, sejumlah aksi meminta agar pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang berpotensi menjadi pasal karet dicabut. (M40)

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved