Pemberdayaan Masyarakat

Anggota Dewan Pakar Golkar Henry Indraguna Dukung Kelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Henry Indraguna mendukung dan membela kelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).

Istimewa
Henry Indraguna & Partner (HIP) Law Firm mewakili DAPM YAA Qowiyyu Jatinom telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Pasal 73 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Mahkamah Agung RI. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Henry Indraguna selaku salah satu kuasa hukum dari DAPM YAA Qowiyyu Jatinom, mendukung dan membela kelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).

Henry berkomitmen untuk membela hak-hak masyarakat kecil, karena dana tersebut memang sejak awal diberikan sebagai bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat rumah tangga miskin baik di desa maupun kelurahan. 

Henry Indraguna and Partner (HIP) Law Firm mewakili DAPM YAA Qowiyyu Jatinom telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Pasal 73 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Mahkamah Agung RI. 

"Hal mana permohonan Hak Uji Materiil dimaksud telah pula diterima serta diregister oleh Mahkamah Agung RI ke dalam register nomor: 59 P/HUM/2022, tanggal 22 September 2022," kata Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) Henry Indraguna dalam siaran persnya, Sabtu (26/11/2022). 

Hingga saat ini kata Henry, permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 73 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang sebelumnya HIP Law Firm mewakili DAPM YAA Qowiyyu Jatinom kepada Mahkamah Agung RI masih belum diputuskan oleh lembaga peradilan tertinggi negara tersebut. 

Baca juga: Usai Rakornas Sekjen Golkar Sebut Target Pilpres 2024 Minimal Menang

"HIP Law Firm selaku kuasa hukum DAPM YAA Qowiyyu Jatinom berharap kiranya Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," tutur Henry Indraguna.
 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved