Pemilu 2024

KPU Wajibkan Lembaga Survei Lapor Sumber Pendanaan pada Pemilu 2024, Cegah Pembentukan Opini

KPU RI meminta lembaga survei melaporkan dana yang didapat, karena kerap kali diperalat kelompok tertentu untuk bikin kacau Pemilu 2024.

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Valentino Verry
warta kota/alfian firmansyah
Anggota KPU RI August Melaz meminta lembaga survei melaporkan dana yang didapat agar terjaga transparansi dan menghindari survei yang buruk. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mewajibkan pihak lembaga survei untuk melaporkan sumber dana mereka.

Hal ini dilakukan guna transparansi dan memastikan hasil survei valid.

Sebagai informasi, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta pada 11 November 2022.

Anggota KPU RI, August Mellaz mengatakan, bahwa mengenai pelaporan sumber dana lembaga survei, bertujuan untuk memastikan hasil survei yang dibagikan kepada publik bersifat adil, atau tidak berpihak kepada pihak mana pun, terutama mereka yang menjadi peserta pemilu 2024.

"Ya biar kami tahu (KPU RI), Kalau misalnya berasal dari pasangan calon, peserta pemilu, hasil surveinya bagaimana pun akan dikonsumsi publik," ujarnya, Jumat (25/11/2022).

"Minimal lebih fair. (Dana) Lembaga survei dari pasangan calon atau dari peserta pemilu tentu punya tendensi tertentu," imbuhnya.

Baca juga: KPU RI Siapkan Petunjuk Teknis Terkait Santunan bagi Petugas Pemilu 2024 yang Alami Kecelakaan Kerja

"Kalau sumber dananya itu berasal dari di luar peserta pemilu, efeknya ke pemilih beda nantinya," lanjut August.

August menyebutkan, bahwa aturan tersebut, berlaku bagi lembaga survei yang ingin mendaftarkan diri kepada KPU RI.

Karena, agar dapat memperoleh akreditasi dan terlibat melakukan survei terkait dengan Pemilu 2024.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KPU RI Bakal Gelar Rapat Pleno untuk Menentukan Hasil Verifikasi Faktual Parpol

Terkait pelaporan dana suvei, August menyampaikan, sebagai tindak lanjut atas pertanggungjawaban dari lembaga survei, yang diakreditasi KPU RI sebagai suatu badan hukum.

"Yang jelas, dia badan hukum, dia proses keuangannya transparan, diaudit, menyatakan sumber dananya dari mana, Itu paling penting," ujar August.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved