Berita Nasional

Pemerintah Naikkan Cukai Rokok, Asosiasi Minta Relaksasi Cukai pada Industri Rokok Elektrik

Industri rokok elektrik tidak hanya ikut serta dalam menambah penerimaan negara, tetapi juga telah menyerap 80 hingga 100 ribu tenaga kerja.

Editor: Feryanto Hadi
themalaysiantimes.com.my
ILUSTRASI Rokok elektrik 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada tanggal 3 November 2022.

Rata-rata kenaikan cukai rokok konvensional diproyeksikan 10 persen selama dua tahun ke depan.

Adapun kenaikan rata-rata untuk kelompok rokok elektrik (REL) adalah sebesar 15 persen selama 5 tahun.

Merespons hal ini, asosiasi pelaku usaha rokok elektrik mengharapkan relaksasi cukai pada industri rokok elektrik.

“Kami sangat membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah, mengingat saat ini kita semua sedang dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi,” kata Ketua Aliansi Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo) Teguh Basuki Ari Wibowo.

Baca juga: Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 10 Persen, Rokok Elektronik 15 Persen

Teguh juga menekankan bahwa industri rokok elektrik telah berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian negara.

Ia menjelaskan bahwa industri rokok elektrik tidak hanya ikut serta dalam menambah penerimaan negara, tetapi juga telah menyerap 80 hingga 100 ribu tenaga kerja.

Walau demikian, persoalan cukai tidak hanya mengenai peningkatan tarifnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufik menyampaikan disparitas cukai dalam ragam REL merupakan salah satu persoalan penting.

Baca juga: Lindungi Petani Tembakau, Mendag Zulkifli Hasan Pastikan Produksi Terserap Industri Rokok

Sebagai produk inovasi, REL memiliki banyak turunan produk yang saat ini masih dibeda-bedakan dari sisi penetapan tarif, misalnya pada vape sistem terbuka dan tertutup. “Memang benar disparitas cukai tiap kelompok menjadi main problem-nya.

Bahkan hingga saat ini masih menjadi topik pembahasan kritis,” kata Rizal.

Pemerintah perlu berupaya agar penentuan cukai tidak dibeda-bedakan antar kelompok.

Pemantauan secara ketat terhadap kebijakan cukai khususnya REL harus dilakukan oleh pemerintah.

Rizal menambahkan, Pemerintah juga mesti melakukan evaluasi tarif pada kelompok pengguna REL.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved