Berita Jakarta

Warga Apartemen Graha Cempaka Mas Datangi Balai Kota, Adukan Dinas Perumahan soal Aturan PPRS

Penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) adukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke posko aduan di Balai Kota DKI Jakarta

Editor: Feryanto Hadi
ist
Puluhan warga Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) kembali mengadu ke posko aduan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/11). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Sejumlah penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) kembali mengadu ke posko aduan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/11).

Kedatangannya puluhan warga kali ini untuk melaporkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Mereka menduga DPRKP secara sepihak menentukan aturan main Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) GCM.

Ketua PPRS Apartemen Graha Cempaka Mas Hery Wijaya mengatakan, dua minggu lalu pihaknya sudah mengadu ke Balaikota.

Kemudian Dinas Perumahan dan Pemukiman telah menjawab keluhannya.

Namun Esensi dari keluhan warga tidak terjawab.

Baca juga: Ketua PPRS Campuran Cempaka Mas Datangi Posko Aduan, Laporkan Dugaan Penggelapan Iuran Warga

"Kita minta Audit, Sarjoko selaku Kepala Dinas perumahan terkesan lepas tanggung jawab. Jika memang dana penghuni benar tidak disalahgunakan, tinggal beri perintah pelaksanaan audit, beres. Tapi ini tidak," ujar Hery usai membuat laporan kedua di Balaikoat.

Ibu Istarini (warga Apartemen GCM) mengungkapkan, masalah kepengurusan PPRS Apartemen Graha Cempaka Mas sudah jelas. Hasilnya juga terang benderang berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah inkrahcht baik secara Perdata maupun PTUN.

Menurut Istarini, dengan inkracht-nya putusan Pengadilan tersebut seharusnya DPRKP tidak boleh merekomendasikan pencabutan Surat Keputusan Gubernur No 1029/2000 secara sepihak.

Akan lebih bijak bila Kepala DPRKP dalam hal ini Sarjoko dan PJ Gubernur DKI Jakarta menguatkan kemudian mengesahkan kepengurusan Hery Wijaya. Sekaligus mencabut SK No 1047/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

"Yang mana hal tersebut bertentangan dengan putusan Kasasi TUN No. 292K/TUN/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Kami ini mayoritas lho” ujarnya.

Baca juga: Ketua PPRS Campuran Cempaka Mas Datangi Posko Aduan, Laporkan Dugaan Penggelapan Iuran Warga

DPRKP diminta Tidak Berpihak

Sementara itu, Suwanto selaku ketua RT 5 apartemen GCM mengaku terkejut atas tanggapan DPRKP pada tanggal 12 November 2022. Dimana DPRKP menyatakan bahwa Audit laporan keuangan diatur dalam AD & ART P3SRS.

Dan dikarenakan P3SRS merupakan Badan Hukum, jadi DPRKP tidak berwenang terlalu jauh melakukan pembinaan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved