Berita Jakarta

PDIP Desak BPK Audit Transjakarta Buntut Dilaporkan ke KPK soal Pengelolaan Tiket

Meski tap-in dan tap-out merupakan kebijakan baru, Rio meminta kepada Transjakarta untuk bertanggungjawab jika ada pengaduan dari penumpang.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Fitriandi al Fajri
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo ditemui pada Selasa (15/11/2022) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit PT Transjakarta.

Audit diperlukan buntut perseroan yang bergerak di bidang transportasi itu di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengelolaan tiket penumpang.

“BPK harus audit total seluruh pengelolaan saldo dan adanya pemotongan, karena ini untuk public service (layanan publik) di Transjakarta,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo pada Selasa (15/11/2022).

Menurut Rio, audit diperlukan untuk menemukan titik terang dari dugaan korupsi pada pemotongan saldo penumpang. Diketahui setelah melakukan tap-in, para penumpang juga diwajibkan tap-out sebelum turun dari Transjakarta.

Namun beberapa pelanggan mengeluhkan, duit mereka yang tersimpan dalam kartu uang elektronik (KUE) justru terpotong dua kali saat melakukan tap-out.

Baca juga: 4 Rute Tranjakarta ini akan Mengantarkan Anda ke Jakarta Fair Kemayoran

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Musa Emyus bersama Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (Fakta) kemudian melaporkan Transjakarta ke KPK pada Senin (14/11/2022) lalu.

Meski tap-in dan tap-out merupakan kebijakan baru, Rio meminta kepada Transjakarta untuk bertanggungjawab jika ada pengaduan dari penumpang.

Salah satu caranya adalah mengembalikan duit penumpang yang terpotong dua kali saat mereka naik Transjakarta.

“Pertama, dipastikan apakah peristiwa ini sebagai bentuk kesengajaan atau ketidaksengajaan. Kedua, harus ada mekanisme pengembalian pemotongan saldo kepada pengguna, bentuknya harus dirumuskan yang realistis dan tepat,” katanya.

Rio mengatakan, pemeriksaan ini menjadi momentum baik untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal tersebut.

Tidak hanya dari segi pelayanan dan pengelolaan tiket saja, tapi lembaga berwenang dapat mendalami penggunaan dana subsidi atau public service oblogation (PSO) yang disuntik pemerintah daerah kepada Transjakarta.

“Ini menjadi momentum bagus tentang pelayanan transportasi massal seperti Transjakarta soal PSO, karena warga terlalu gelap melihat transparansi tentang hal ini,” ucap Rio yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini. 

Alasan dilaporkan

Mantan Dewan Transportasi Kota Jakarta bernama Musa Emyus didampingi Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melaporkan PT Transjakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas adanya dugaan korupsi pada, Senin (14/11/2022).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved