Pemilu 2024

Banyak Pimpinan Bawaslu Daerah Tak Tunduk Instruksi Pusat, Legislator PDIP: Karena Transaksional

Junimart kemudian menyinggung banyaknya pimpinan Panwaslu di daerah, yang tidak tunduk pada instruksi Bawaslu Pusat.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja membenahi organisasinya, karena banyak pimpinan Bawaslu di daerah tidak tunduk dengan instruksi pimpinan pusat. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja membenahi organisasinya, karena banyak pimpinan Bawaslu di daerah tidak tunduk dengan instruksi pimpinan pusat.

Hal itu disampaikan Junimart dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR, Selasa (15/11/2022).

Awalnya, dia mengkritik banyaknya Panwaslu yang terpilih atas dasar KKN.

"Praktik di lapangan pak, yang terpilih Panwaslu itu banyak dasarnya itu KKN, yang dasarnya tidak paham, pak."

"Ini praktik kok, di lapangan banyak itu, pak. Tolong itu dikoreksi pak ketua dan teman-teman komisioner," kata Junimart saat memimpin RDP.

Junimart kemudian menyinggung banyaknya pimpinan Panwaslu di daerah, yang tidak tunduk pada instruksi Bawaslu Pusat. Dia bilang, hal ini karena banyaknya pejabat terpilih karena transaksional.

Baca juga: Bareskrim Periksa Empat Pejabat BPOM di Kasus Obat Sirop Penyebab Gangguan Ginjal Akut

"Bahkan banyak sebenarnya bos-bos di Pawaslu daerah itu tidak tunduk kepada Bawaslu Pusat. Betul enggak itu? Tidak tunduk pak."

"Kenapa demikian? Transaksional pak. Saya punya bukti banyak kalau mau, saya mau lapor polisi ini, pak," paparnya.

Junimart lantas meminta agar Rahmat Bagja agar segera mencermati temuan tersebut.

Baca juga: Mau Jadi Caleg, Immanuel Ebenezer Berniat Mundur dari Jabatan Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania

Menurut dia, hal itu harus dibenahi agar penyelenggara pemilu bebas dari KKN.

"Pak Bagja tolong ini dicermati lah. Jadi jangan jabatan-jabatan Bawaslu itu, termasuk KPU, dibuat jadi ajang transaksional."

"Bapak ibu masuk sini ada enggak transaksional dengan Komisi II? Kita murni semua ini pak, dan kami tidak mau."

Baca juga: Relawan Prediksi PDIP Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres pada 10 Januari 2023

"Kami ingin para penyelenggara pemilu yang bersih semua orangnya, pak."

"Tapi di bawah ini pak, di bawah ini dikoreksi Pak Bagja. Panggilin semua pak gitu."

"Jadi tidak segampang itu orang bisa menjadi ketua Bawaslu provinsi, ketua Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu. Karena garda terdepan itu pak, Panwaslu," tuturnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 14 November 2022: 54 Pasien Meninggal, 4.188 Sembuh, 4.408 Orang Positif

Oleh karena itu, Junimart mengingatkan seluruh anggota pengawas pemilu tidak mencari uang saat nanti bertugas dalam Pemilu 2024.

"Jadi jangan orang masuk Panwaslu cari makan pak, ini kan tugas-tugas pengabdian sesungguhnya kalau kita mau jujur, pak. Bukan cari makan pak, apalagi cari kaya," ucapnya. (Igman Ibrahim)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved