Pemekaran Wilayah

Politisi Gerindra Kesal pada Pemkot Jakarta Barat, tak Mendukung Pemekaran Kelurahan Kapuk

Politisi Partai Gerindra Inggard Joshua menyesali sikap Pemkot Jakarta Barat yang lamban soal pemekaran Kelurahan Kapuk.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Politisi Partai Gerindra Inggard Joshua kesal pada Pemkot Jakarta Barat yang tak mendukung pemekaran Kelurahan Kapuk. Padahal, jika terealisasi akan membawa manfaat bagi warga. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat belum menyiapkan program untuk mendukung pemekaran di Kelurahan Kapuk.

Padahal rencana menjadikan dua kelurahan di wilayah tersebut sudah ada sejak 2021 lalu.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, pemerintah sebetulnya telah melakukan kajian pada 2021 lalu.

Namun, sampai tahun 2022 ini Pemkot Jakarta belum ada pergerakan yang berarti untuk mengakselerasi pemekaran kelurahan.

“Jadi, wasting time yang artinya buang waktu selama setahun. Ini perlu segera membuat jadwal, apa yang harus dikerjakan dari bulan pertama sampai bulan 12 di tahun 2023, supaya masyarakat punya kepastian,” kata Inggard, Senin (14/11/2022).

Wakil Sekretaris I Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini juga mengimbau kepada Pemprov DKI untuk memikirkan proses administrasi data kependudukan warga.

Salah satunya hal yang penting adalah pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK) bagi masyarakat yang terkena pemekaran.

Baca juga: Majikan Melapor ke Kelurahan Kapuk Muara, 23 ART Jalani Isolasi Mandiri

“Kalau bercerita tentang risiko, tentu saja jangan dibebankan resikonya kepada masyarakat, tapi pemerintah daerah harus memberikan peluang untuk mempermudah urusan surat-surat yang terkait dengan domisili,” ujarnya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DKI Jakarta Andriansyah, menjelaskan tahun lalu Wali Kota Jakarta Barat sudah mengajukan surat kepada Gubernur Anies Baswedan.

Pada pekan lalu, Yani kembali mengajukan surat dan kali ini kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk ditindaklanjuti.

Baca juga: Kesehatan Tukul Arwana Membaik, Liburan ke Puncak hingga Jalan-jalan ke Pantai Indah Kapuk dan Ancol

“Suratnya baru masuk per tanggal 8 November 2022 kemarin, nanti setelah itu kami akan buat tim di tingkat provinsi, selanjutnya scara paralel kami dengan teman-teman di wilayah melakukan inventarisasi awal,” ungkap Andriyansyah.

Andriyansyah mengatakan, inventarisasi dilakukan untuk mencari tempat dalam rangka pembangunan kelurahan dan fasilitas pendukung lainnya, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan sekolah.

“Baru nanti setelah seluruh proses pekerjaan tim di tingkat provinsi selesai, tentunya akan memberikan rekomendasi kepada pak Gubernur untuk mengeluarkan Keputusan Gubernur terkait dengan pemekaran Kelurahan Kapuk,” katanya.

Sementara itu Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko mengatakan, sudah seharusnya Kelurahan Kapuk melakukan pemekaran wilayah.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved