Korupsi

Pengacara Terdakwa Kasus Korupsi Impor Baja dan Besi Nilai Dakwaan Jaksa Keliru Soal Kerugian Negara

Abidin menilai dakwaan JPU keliru mendakwa BHL yang dituding telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1 triliun lebih dan ekonomi negara Rp22 triliun

Istimewa
Sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi impor baja dan besi dari China di Pengadilan Tipikor, Kamis (10/11/2022) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi impor baja dan besi Budi Hartono Linardi (BHL), yakni Abidin menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum keliru dalam mendakwa BHL yang dituding telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1 triliun lebih dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp22 triliun lebih.

Hal itu disampaikan Abidin seusai sidang perkara tindak pidana korupsi impor baja dan besi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Penilaian Abidin itu menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa BHL terkait tindak pidana korupsi impor baja, besi dan turunannya, Kamis.

Abidin menjelaskan pihak yang membeli besi, baja atau baja paduan dan produk turunannya sekaligus melakukan pembayaran PIB/PPN/PPH dan bea masuk adalah oleh enam perusahaan importir.

"Dimana ke enam perusahaan importir tersebut semuanya adalah perusahaan swasta. Dengan demikian nampak jelas tidak ada kerugian negara atau perekonomian negara dari perbuatan terdakwa," kata Abidin.

Selain itu katanya sesuai Pasal 5 Undang-Undang Tipikor, dimana si penerima tidak pernah didakwa karena meninggal dunia maka mustahil ada pemberi suap tanpa ada yang menerima suap. Karena suap itu baru terjadi kalau ada pemberi dan ada penerima.

Baca juga: Ini Cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Istrinya Budayakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Abidin menuturkan, dakwaan jaksa yang hanya menarik terdakwa BHL, Taufiq, Ira Chandra (meninggal dunia), dan Tahan Banurea tanpa melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag yang menandatangani Surat Penjelasan sebagai dasar dapat dilakukannya impor besi atau baja dari tahun 2016 sampai tahun 2021, juga tidak tepat.

"Dan tidak ditariknya 6 perusahaan swasta sebagai yang menyuruh melakukan atau melakukan atau turut serta melakukan dalam perkara ini, mengakibatkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan jaksa menjadi kabur," ungkapnya.

Abidin juga mempertanyakan mengapa perusahaan itu tidak dilibatkan dalam perkara (BHL) sebagai tersangka atau terdakwa. "Tidak ada dilibatkan. Hanya Budi, Tahan dan Taufiq," ujarnya.

Baca juga: Nelayan Milenial Optimistis Korupsi Bisa Hilang bila Firli Bahuri Jadi Presiden

Selain itu kata Abidin, ia juga mempertanyakan mengapa jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung tidak menetapkan pejabat di Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag diduga terlibat kasus tersebut sebagai tersangka dan terdakwa.

Mengingat katanya pejabat tersebut yang menyetuji kebijakan impor besi dan baja dari negeri China hingga dianggap berujung korupsi.
 

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved