Waktu Pemadaman TV Analog Dinilai Tak Tepat, Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Digitalisasi
Ia menjelaskan, TV analog selama ini merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat kecil di berbagai daerah yang kurang akses Internet.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pakar komunikasi digital Anthony J Leong menilai kebijakan pemadaman TV analog ke siaran digital (Analog Switch Off /ASO) di Jabodetabek sejak Rabu (2/11/2022) lalu, waktunya tak tepat.
Pemerintah, kata dia, perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Pemerintah harus benahi kebijakan digitalisasi, karena masih jauh dari kata memadai," kata Anthony, lewat keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).
Ia menjelaskan, TV analog selama ini merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat kecil di berbagai daerah yang kurang akses Internet.
Ketua HIPMI Digital Academy ini mengatakan, kebijakan TV digital sebenarnya baik untuk mendorong digitalisasi di Indonesia, tetapi waktu penerapan kebijakan ini tidak tepat dan masih banyak PR yang harus diselesaikan.
Meski masyarakat tidak perlu membeli TV baru, karena TV analog bisa menyiarkan siaran TV digital dengan bantuan Set Top Box (STB), hal ini perlu dikaji secara komprehensif, baik dari aspek waktu, sosialisasi, hal teknis, dan lainnya.
Baca juga: Andi Arief: Hanya PDIP Kubu Hasto yang Tidak Mau Komunikasi dengan Partai Demokrat, Aliran Sombong
Senada, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memaparkan, 60 persen penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog.
"Secara timing, kondisi ekonomi sebagian masyarakat kita kurang baik saat ini, karena terimbas pandemi," kata HT, dikutip dari akun Instagram @hary.tanoesoedibjo.
Saat ini, yang jelas sangat diuntungkan, lanjut HT, adalah pabrik atau penjual STB, karena pasti laku keras.
Sebaliknya, yang dirugikan adalah masyarakat yang masih menggunakan TV analog yang pada umumnya rakyat kecil. (*)
