Ketua Umum KNPI Serang Pemerintah Terkait Distribusi BBM Bersubsidi: 80 Persen Dirampok Orang Kaya!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyoroti subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menimbulkan polemik, dari segi distribusi dan menyedot pagu anggaran negara.

Lembaga yang menjadi wadah organisasi kepemudaan (OKP) ini menuding, pengawasan yang dilakukan pemerintah sangatlah minim.

"Kami sangat heran pengawasan subsidi dan distribusi BBM oleh negara sangat rendah, lihat saja Kemenkeu pernah mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun dan sebagian besar (dinikmat) oleh orang kaya," kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, Rabu (9/11/2022).

Haris menyatakan bahwa pihak industri yang paling banyak menikmati subsidi BBM dibanding rumah tangga miskin. Berdasarkan catatan yang dia miliki, sebanyak 89 persen Solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11 persen lainnya dinikmati oleh rumah tangga.

"Dari data total segmen rumah tangga, ternyata 95 persen dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 lima yang dinikmati rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan," jelas Haris. 

Sementara untuk BBM Pertalite sebaliknya, sekitar 14 persen dinikmati dunia usaha dan sebagian besar dinikmati oleh rumah tangga yakni 86 persen.

Sedangkan dari segmen rumah tangga, sebanyak 80 persen dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang dinikmati rumah tangga miskin.

Baca juga: Demi Membangkitkan Perekonomian, Program BBM Murah Kini Menyasar ke Nelayan

"Dengan demikian, kurang lebih 80 persen subsidi BBM 'dirampok' oleh golongan yang tidak berhak," tegasnya.

Menurutnya, kuota BBM subsidi jenis Pertalite juga memiliki stok terbatas. Kuota penyaluran Pertalite mencapai 23,05 juta kilo liter (kl) pada 2022 dan kuota ini diprediksi oleh Kemenkeu RI akan habis pada akhir 2022. 

"Bayangkan jika diperkirakan konsumsi pertalite mencapai 29,07 juta kl atau 126 persen dari total kuota," imbuh Haris. 

Baca juga: Bantu Pemulihan Ekonomi, Ojol di Tangerang Selatan Dapat Bantuan Subsidi BBM

Sementara untuk Solar, kuotanya sebesar 15,10 juta kl pada tahun ini.

Adapun proyeksi konsumsi Solar sebanyak 17,44 juta kl atau 115 persen dari total kuota dan akan habis pada akhir 2022.

Haris mengungkapkan bahwa kendala penyaluran subsidi tepat sasaran terletak pada masalah data. Karena itu , pemerintah sebaiknya memperbaiki tata kelola ini. 

"Pemerintah harus perkuat fungsi Pertamina dengan cara BBM bersubsidi hanya di kelola satu pintu dan mendukung pelaksanaan subsidi tepat melalui MyPertamina untuk mencegah penyimpangan bbm bersubsidi dan mudah melakukan pengawasan BBM bersubsidi," ungkap Haris. 

Haris yang dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat berharap adanya pelibatan berbagai elemen masyarakat.