Pj Gubernur DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp 700 miliar untuk Pembebasan Lahan Kali Ciliwung di 4 Kelurahan

Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan Kali Ciliwung guna mempercepat proses normalisasi di empat kelurahan

wartakotalive.com, Leonardus Wical Zelena Arga
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan Pemprov DKI Jakarta anggarkan sekitar Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan Kali Ciliwung guna mempercepat proses normalisasi di empat kelurahan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan Kali Ciliwung guna mempercepat normalisasi di empat kelurahan.

Satu kelurahan di antaranya tersebut masuk dalam wilayah Jakarta Selatan dan tiga wilayah lagi Jakarta Timur.

“Normalisasi Ciliwung kurang lebih Rp 700 miliar, pembebasan lahan kan ada di empat kelurahan,” ujar Heru di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (8/11/2022).

Menurutnya, alokasi dana itu telah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) DKI Jakarta tahun 2023 mendatang.

Baca juga: Dinkes DKI Jakarta Catat Ada 154 Jumlah Kasus Gagal Ginjal Akut Misterius di Ibu Kota

Saat ini, rancangan itu tengah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

Heru mengaku, telah memiliki dua pendekatan dalam proses pembebasan lahan. Pertama, warga yang memiliki sertifikat tanah di lokasi setempat bakal dibeli pemerintah.

“Kedua bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusunawa,” kata proa yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI ini.

Baca juga: Tumpukan Sampah di Ujung Pelabuhan Muara Baru Bikin Nelayan Resah dan Terganggu

Dalam kesempatan terpisah di Balai Kota DKI Jakarta, Heru sempat menyinggung soal isu perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Beberapa pihak mendorong Heru untuk mencabut Pergub warisan Gubernur Ahok karena dianggap pemerintah daerah memiliki kuasa untuk menggusur warga yang bermukim di Ibu Kota.

“Kami masih memikirkan yang terbaik untuk semua, perlu waktu mana yang memang harus dikuatkan dalam aturan yang sudah ada di Pergub ini,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, normalisasi itu akan dilaksanakan di Kali Ciliwung Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Untuk mempercepat normalisasi, pemerintah daerah berencana membebaskan lahan sekitar 1,5 hektar.

Kedua, normalisasi di Kali Ciliwung, Kelurahan Kramatjati, Jakarta Timur dengan kebutuhan lahan 2,2 hektar. Ketiga, normalisasi di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur dengan kebutuhan 0,8 hektar.

Terakhir, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dengan kebutuhan lahan 1,9 hektar. Adapun total target pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi adalah 6,45 hektar. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved