Eksklusif Warta Kota

I Wayan Madik Kesuma Saat Pandemi Lakukan Akad KPR Secara Drive Thru di Dalam Mobil

Selama masa pandemi covid-19 PT KAS berusaha bertahan ditengah kondisi krisis, berikut ini wawancara eksklusif dengan I Wayan Madik Kesuma

Wartakotalive/Yulianto
Wawancara eksklusif Warta Kota dengan Direktur Utama PT KAS I Wayan Madik Kesuma 

Bagaimana bisa meraih kesuksesan penjualan seperti itu ketika pandemi Covid-19?

Mungkin karena kami nekat. Pada saat developer lain yang kantornya di Jakarta terapkan WFH karena lockdown, kami masih bisa buka kantor karena berada di tempat terbuka, di pinggiran.
Karyawan kami tetap masuk kerja dengan protokol kesehatan. Kami fasilitasi karyawan dengan vitamin setiap minggu.
Lalu untuk tahun 2023 mendatang, dunia terancam resesi global. Bagaimana menurut Anda?
Pasti ada dampaknya. Sekarang mulai sedikit terasa ada sedikit penurunan laju ekonomi tetapi kami berharap tidak terjadi resesi di Indonesia.
Kita diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah dan penduduk yang banyak. Jadi kebutuhan  rumah pasti selalu ada. Pemerintah sudah memitigasi dampak resesi ini.

Saya yakin ada jalan keluar. Kalau pun terjadi resesi, kami harus memitigasi di sektor mana kami masih bisa bergerak. Kami sendiri akan fokus di bisnis properti.

Saya tidak tertarik menekuni bisnis lain karena usia saya sudah 55 tahun.

Saya sudah telanjur senang di bisnis properti ini. Kami akan terus berikan nilai tambah pada apa yang dibuat.

Harapannya, saya bisa melakukan transfer pengetahuan dan pengalaman ke anak buah di PT KAS.

Saya lihat mereka cukup militan dan berdedikasi.

Sayang kalau saya tidak bisa bagikan apa yang saya tahu kepada mereka.

Saya ingin tetap menjadicoaching di PT KAS, tetapi tidak setiap hari terlibat.

Sektor properti ini adalah bidang padat karya. Kami di sini ada tujuh kontraktor dengan rata-rata satu kontraktor 100-200 orang.

Kalau pemerintah ingin menggerakkan ekonomi nasional, harapan saya pemerintah memberikan insentif. Tidak perlu muluk-muluk, terapkan saja apa yang sudah dilakukan.

Misalnya, PPN ditanggung pemerintah. Mungkin pemerintah berkurban Rp 1 Triliun untuk kebijakan ini, tetapi dampak ekonomi bagi sektor properti sangat besar.

Pada akhirnya kan kami bayar PPH dari setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Kami juga berharap adanya konsistensi dalam regulasi pemerintah, ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.

Misalnya, masalah perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah daerah tampaknya belum siap dengan perubahan ini.

Kami tidak bisa melakukan akad dengan perbankan karena PBG belum keluar.

Ini bisa bikin bisnis properti jadi stagnan. Selain itu ada juga persoalan LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Pengembang sudah bebaskan lahan dan mau ajukan izin.

Namun tiba-tiba lahan itu masuk LSD. Padahal sebelumnya kawasan itu tidak masuk LSD. Jadi kami minta ada konsistensi dari pemerintah.

Semoga perbincangan ini sampai ke pemerintah karena pengembang tidak bekerja untuk diri sendiri tetapi untuk banyak orang yang bekerja dengan kami dan menjadi mitra kami. (ron/eko)

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved