Isu PKS Ditawari Kursi Menteri Asal Tak Dukung Anies, NasDem: Pragmatisme dan Transaksional

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari dua kursi menteri agar menarik dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), mendegradasi kekuasaan.

Tak heran, kata Willy, politik Indonesia dianggap kotor dan suram

"Narasi-narasi ini mendegradasi, mendegradasi dua ranah."

"Teman-teman catat ini, mendegradasi PKS, mendegradasi kekuasaan hari ini."

"Bisa dibayangkan kalau narasi ini dikembangkan," ujar Willy kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).

Padahal, Willy yakin publik mengetahui PKS sejak awal sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi.

Baca juga: Kasus Gangguan Ginjal Akut dan Angka Kematian Menurun Sejak Penggunaan Obat Sirop Dilarang Sementara

Willy kemudian menyinggung soal politik transaksional yang seakan-akan benar terjadi.

"Begitu juga dengan kekuasaan, bagaimana wajah kekuasaan ini ketika menerimanya?"

"Benar-benar pragmatisme, benar-benar transaksional, dan benar-benar apa yang selama ini berkembang untuk menjegal Anies terjadi," tutur Willy.

Baca juga: Bantah Obat Buatannya Mengandung EG dan DEG di Ambang Batas, PT Yarindo: Kenapa Izin BPOM Keluar?

Legislator Komisi III DPR itu mengatakan Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat menilai orang-orang yang berpolitik dengan narasi picik seperti itu, adalah orang-orang yang memiliki pedoman politik hitam, kotor, dan kumuh.

"Jadi saya melihat ini orang-orang yang tidak memiliki obligasi terhadap bagaimana majunya republik, sehatnya perpolitikan kita, matangnya demokrasi kita," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohammad Sohibul Iman menanggapi isu pihaknya ditawari dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: UPDATE Gangguan Ginjal Akut Hingga 31 Oktober 2022: 304 Kasus di 27 Provinsi, 159 Anak Meninggal

Iming-iming itu untuk membujuk PKS menarik dukungan dari Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Menurutnya, PKS memang sejak dulu ditawari masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo. Namun, PKS bersikukuh tetap berada di luar pemerintahan.