Dishub DKI Jakarta Dituding Tidak Terbuka Terkait Pembangunan LRT Jakarta Fase II

Legislator DKI Jakarta menyesalkan sikap Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang tak terbuka terkait pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase II.

Dok. LRT Jakarta
Legislator DKI Jakarta menyesalkan sikap Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang tak terbuka terkait pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase II. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta menyesalkan sikap Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang tak terbuka soal kelanjutan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase II karena terkendala regulasi.

Padahal Komisi B DPRD DKI Jakarta telah berulang kali menggelar rapat kerja dengan Dishub dan BUMD terkait soal proyek lanjutan tersebut.

“Dalam beberapa kali rapat dengan Komisi B DPRD, justru hal tersebut tidak pernah diungkapkan selama era Gubernur Anies,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pada Rabu (2/11/2022).

Menurut dia, hal menonjol dalam rencana ini adalah keinginan eksekutif yang memaksakan pembangungan harus dalam bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU).

Baca juga: Enggak Punya Duit, Pemprov DKI Jakarta Cari Investor Lanjutkan Proyek LRT Jakarta 

Keinginan ini, ujar dia, sudah ditolak mentah-mentah oleh Komisi B DPRD tahun 2020-2021 karena potensi sangat besar merugikan negara, seperti kasus Palyja dan Aetra di era orde baru.

“Pernyataan Kadishub (Syafrin Liputo) soal tersendat karena regulasi ini menjadi tidak tepat, karena justru sudah ada Perpres yang dikeluarkan mengenai hal ini, tetapi tidak satupun LRT yang dibangun selama lima tahun di era Anies,” jelas Gilbert dari Fraksi PDI Perjuangan.

Gilbert mengatakan, LRT Jakarta eksisting di antara Velodrome-Kelapa Gading dibiarkan terbengkalai tanpa lanjutan, yang akhirnya harus disubsidi lebih dari Rp 300.000 per tiket. Nilai ini, ucap Gilbert, menelan dana public service obligation (PSO) yang sangat besar.

Baca juga: LRT Jakarta bersama Kementerian PPPA Sepakat Perangi Aksi Kekerasan Seksual di Ruang Publik

“Seharusnya trayek lanjutan dibuat selama lima tahun era Anies agar harga tiket menjadi rasionil karena jalurnya menjangkau banyak lokasi sehingga jumlah penumpang dapat tercapai,” imbuhnya.

Gilbert menjelaskan, proyek LRT Jakarta itu menjalankan beberapa Peraturan Presiden (Perpres), yaitu Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Perpres Nomor 79 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian ada Perpres Nomor 49 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. 

Baca juga: Pembangunan LRT Jakarta Tahap II Tidak Diteruskan Pada 2023, Kadishub Ungkap Alasannya

Gilbert juga heran, pembangunan kelanjutan LRT ini tidak ada dalam rapat kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2023, yang dibahas di Hotel Grand Cempaka, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pekan ini.

Artinya pembangunan LRT ini akan semakin lama mangkrak dan rusak karena tidak jalan dan menelan biaya PSO yang luar biasa per tiket.

“Sepatutnya ada dukungan berupa kebijakan anggaran untuk LRT melalui Jakpro dalam RAPBD 2023. Bappeda DKI sendiri tampaknya diisi dengan orang yang tidak tepat, sehingga ini tidak dimasukkan ke dalam RAPBD 2023,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo tegaskan pihaknya masih fokus menyiapkan regulasi terkait dengan keberlanjutan pembangunan rute Light Rail Transit (LRT) Jakarta.

“Untuk LRT memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya karena setelah sejak 2015 sampai dengan beberapa kali dilakukan, memang terpantau bahwa selalu gagal,” ujar Syafrin, pada Selasa (1/11/2022).

Saat ditemui di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Syafrin menjelaskan yang menjadi akar permasalahannya adalah dari sisi regulasi.

Oleh karenanya, hingga saat ini Dishub DKI Jakarta masih berkutat terkait bagaimana penyelesaian regulasinya. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved