Demokrat DKI Jakarta Soroti Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi dalam Rancangan APBD 2023
DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menilai, pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2023 harus berkualitas.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Junianto Hamonangan
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menilai, pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 harus berkualitas.
Dari tiga skala prioritas Pemprov DKI, partai berlambang Mercy ini menyoroti APBD 2023 harus bisa mengantisipasi dampak resesi ekonomi, yang diduga bakal menerjang seluruh penjuru dunia.
“Dua hari terakhir (Senin, 31/10/2022 dan Selasa, 1/11/2022) rapat panjang KUA-PPAS tahun 2022, banyak pointers yang kami sampaikan di forum penting ini,” kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono pada Rabu (2/11/2022).
Baca juga: Warga Kembangan Desak Pemprov DKI Jakarta Normalisasi Kali Angke dan Bangun Jalan Inspeksi
Pria yang juga menjadi Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, postur anggaran yang harus lebih banyak memberikan perhatian untuk pelaku UMKM.
Selain itu, Mujiyono juga mendorong adanya peningkatan kapasitas layanan publik dengan memberikan perhatian kepada RT/RW dan lembaga kemasyakatan lainnya di titik layanan yang paling dekat dengan masyarakat.
Kata dia, perangkat RT/RW maupun lembaga kemasyarakatan itu merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada warganya.
Baca juga: Film Menjelang Magrib Masuk Kompetisi Molins Film Festival di Barcelona, Helfi Kardit: Mimpi Saya!
“Tidak kalah penting, jelang tahun politik agar memberikan perhatian kepada penyelenggara pemilu, KPUD Bawaslu PPK dengan sarana prasarana yang memadai agar tercipta kualitas pemilu yang lebih baik,” ucapnya.
Saat ini, Badan Anggaran DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta sedang membahas KUA PPAS 2023.
Setidaknya, ada tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD 2023, yaitu penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi.
KUA-PPAS APBD 2023 itu merinci untuk anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.
Penanganan kemacetan sebesar Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Jakarta Utara Rp 130 miliar, Jakarta Barat Rp 122 miliar, Jakarta Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur Rp 149 miliar.
Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Jakarta Utara Rp 17 miliar, Jakarta Barat Rp 20 miliar, Jakarta Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar. (faf)
