Pj Gubernur DKI Jakarta

Pengamat Politik Sebut Lelang Jabatan untuk Deputi Gubernur DKI Jakarta Terkesan Formalitas Saja

Pengamat polisi mengatakan, lelang jabatan untuk Deputi Gubernur terkesan formalitas, sebenarnya orangnya sudah ditunjuk

wartakotalive.com, Leonardus Wical Zelena Arga
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa mengaktifkan kembali 4 Deputi Gubernur 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Penjabat -Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa mempertimbangkan opsi untuk mengaktifkan kembali kursi empat deputi gubernur.

Kehadiran mereka dianggap bisa meringankan kerja Heru di Pemprov DKI, apalagi dia juga mengemban amanah sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI.

“Saya melihatnya kalau Heru sendirian nggak bisa bekerja, harus dibantu dengan deputi-deputi ini,” ujar Ujang dari Universitas Al Azhar Indonesia pada Sabtu (29/10/2022).

Ujang mengatakan, persoalan efektif atau tidak soal kehadiran empat deputi nantinya akan dievaluasi.

Dia menyebut, kebanyakan lelang jabatan yang digelar pemerintah terkesan formalitas karena sebetulnya sudah ada pihak yang akan dipilih sebagai pejabat definitif.

Baca juga: Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Tetap Rendah Hati dan Tidak Sombong

Baca juga: PDIP Dorong Heru Aktifkan Kursi Empat Deputi Gubernur demi Maksimalkan Pelayanan

“Kadang-kadang lelang jabatan itu mainan saja, seolah-olah bersih dan benar tapi sudah ketahuan siapa yang akan jadi. Namanya memang open bidding (lelang terbuka), tapi kenyataannya biasanya open bodong,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Diketahui DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki empat deputi gubernur untuk membantu memberi rekomendasi kebijakan kepada Gubernur.

Keberadaan empat deputi gubernur ini mengacu pada UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota RI.

Meski kursi deputi gubernur telah mengacu UU yang ada, namun tidak semua kepala daerah yang ingin mengaktifkan jabatan itu.

Terutama bagi kepala daerah yang memiliki wakil kepala daerah atau Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Persoalannya begini, ganti gubernur, ganti bupati dan ganti presiden itu pasti ganti kebijakan. Jadi kepemimpinan Anies ke Heru pasti ganti kebijakan,” imbuhnya. 

Pengamat Sesali Presiden Jokowi Tunjuk Heru Budi Hartono: Itu Menciptakan Politik Identitas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan yang pensiun.

Sayang, penunjukan itu berpotensi menciptakan politik identitas, yang saat ini ‘diharamkan’.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved