PJ Gubernur Heru Budi Hartono Pastikan TGUPP Bentukan Anies Baswedan Sudah Tak Ada

Sementara itu, meski baru tiga bulan menjabat sebagai Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Muhammad Aprindy dicopot dari jabatannya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selaku perwakilan pemegang saham di Pemprov DKI Jakarta, menempatkan Tuhiyat sebagai Dirut MRT Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, Tuhiyat memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing.

Tuhiyat diyakini mampu memperkuat kooordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan dan stakeholder dalam upaya pemenuhan pendanaan pembiayaan fase II MRT.

Baca juga: Buntut Kenaikan Harga BBM, Manajemen MRT Ungkap Ada Kenaikan Jumlah Penumpang yang Signifikan

“Ke depan, diperlukan upaya semakin intensif untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan pendanaan khususnya pembiayaan fase II dan fase berikutnya dalam waktu dekat,” kata Fitria berdasarkan keterangannya pada Rabu (26/10/2022).

Sebelumnya, Tuhiyat mengemban amanah sebagai Direktur Utama Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Adapun MITJ merupakan perusahaan patungan antara MRT Jakarta dengan PT KAI (Persero).

“Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2022,” jelas Fitria.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penyegaran di kursi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda).

Baca juga: Sesuai Amanat Presiden Joko Widodo, PT MRT Jakarta Berencana Akuisisi Saham PT KCI Hingga 51 Persen

RUPS juga mengangkat Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama, Bambang Kristiyono sebagai Komisaris dan mantan Dirut MRT Jakarta, William Sabandar sebagai Komisaris.

“Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dan fase-fase berikutnya,” ucapnya.

PT MRT Jakarta merupakan BUMD dengan 99,70 persen sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Untuk melayani transportasi umum dengan ruang lingkup perusahaan adalah pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana serta pengembangan dan pengelolaan bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya (TOD).

Pembangunan MRT Jakarta merupakan hal yang strategis, karena itu penyegaran dalam jajaran pengurus perseoan menjadi suatu yang penting.

Kinerja jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta sejauh ini menunjukkan progres dan capaian yang baik.

Mulai dari ridership meningkat (jumlah penumpang sampai dengan triwulan III 2022 dibandingkan dengan total penumpang tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 80,9 persen yang bangkit dari dampak pandemi Covid-19).

Kemudian integrasi transportasi (halte CSW dan Stasiun ASEAN), dukungan infrastruktur pada KBT (Simpan temu Lebak Bulus, Simpang Temu Dukuh Atas, dan Taman Martha Tiahahu) dan lainnya.