Pilpres 2024

Ini Alasan PDIP Jatuhkan Sanksi Lebih Berat kepada FX Hadi Rudyatmo Ketimbang Ganjar Pranowo

Komarudin memahami partai menyiapkan kadernya untuk dicalonkan sampai ke tingkatan tertinggi.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menjelaskan alasan pihaknya memberikan sanksi dan peringatan yang lebih berat kepada FX Hadi Rudyatmo, ketimbang kepada Ganjar Pranowo. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menjelaskan alasan pihaknya memberikan sanksi dan peringatan yang lebih berat kepada FX Hadi Rudyatmo, ketimbang kepada Ganjar Pranowo.

Padahal, keduanya sama-sama bicara soal capres. Ganjar menyatakan siap jika ditugaskan untuk bangsa dan negara, sedangkan Rudy bicara Ganjar laku dijual untuk Pilpres 2024.

Menurut Komarudin, Ganjar tidak mendeklarasikan diri sebagai capres.

Baca juga: Siti Elina Pendukung HTI dan Sering Posting Propaganda Khilafah di Media Sosial

"Itu ada rentetan pertanyaan dari wartawan, dia hanya menjawab," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta usat, Rabu (26/10/2022).

Komarudin memahami partai menyiapkan kadernya untuk dicalonkan sampai ke tingkatan tertinggi.

"Nah, Ganjar dalam klasifikasi itu. Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan waktu itu yang keras seperti ini," jelas Komarudin.

Baca juga: PM Mohammad Shtayyeh dan Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Jajaki Kerja Sama Bangun Palestina

Dia mengatakan, Rudy sanksinya lebih keras, lantaran mengungkapkan calon presiden.

"Calon-calon tertentu itu yang dilarang oleh keputusan kongres."

"Itu hanya bisa disampaikan Ibu Mega tentu pada waktunya, jadi tidak setiap saat juga disampaikan," beber Komarudin.

Bilang Ganjar Laku Dijual

DPP PDIP memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Sanksi itu diberikan terkait pernyataan Rudy yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjelaskan, Rudy melanggar keputusan Kongres V PDIP, karena bicara soal calon presiden dan calon wakil presiden.

Pada kongres 2019 itu, diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri memegang penuh kewenangan terkait calon presiden dan calon wakil presiden.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved