Gangguan Ginjal Akut

Muhadjir Effendy Minta Kapolri Periksa Pabrik Obat, Buntut Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Kapolri untuk segera memeriksa pabrik obat yang memproduksi obat sirup berbahaya.

Penulis: Cahya Nugraha | Editor: Valentino Verry
warta kota/cahya nugraha
Wali Kota Bogor Bima Arya dan Menko PMK Muhadjir Effendy sedang sidak obat sirup ke sejumlah apotek di Kota Bogor, Sabtu (22/10/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Kapolri usut tuntas kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Hal itu ia ungkapkan secara langsung usai melakukan sidak apotek dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kota Bogor, Bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya, Sabtu (22/10/2022).

"Karena berdasarkan data awal ini adalah bahan baku impor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena, tapi kenapa negara yang lain menjadi kena," ucap Muhadjir, Sabtu (22/10/2022). 

"Kita sudah lakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan, BPOM, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, kita sudah dapat masukan terkait kasus gagal ginjal akut ini,” imbuhnya.

“Malam itu juga saya langsung hubungi pak Kapolri untuk mengusut kasus ini," sambungnya. 

Muhadjir meminta Kapolri untuk menelaah kemungkinan-kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. 

Di samping itu Muhadjir menjelaskan bahwa terdapat tiga negara yang terkena dampak hal tersebut termasuk Indonesia.

"Ada tiga negara importir yang sekarang kena ginjal akut. Pertama, Indonesia dengan jumlah kasus meninggal di atas 118 orang. Kemungkinan besar akan bertambah. Yang kedua, Zambia. Zambia ada 74 kasus kematian. Kemudian yang kecil adalah Nigeria ada 25 kasus," ucapnya.

Muhadjir menegaskan, agar kasus ini ditelisik sampai ke bagian hulunya. 

Baca juga: Hentikan Pemberian Resep Obat Sirup, Puskesmas Bintara Sediakan Obat Puyer untuk Anak-anak

"Makanya telisik sampai bagian paling hulu dari mana asalnya. Bagaimana prosesnya masuk ke Indonesia dan terdistribusi, kemudian produknya apa," ucapnya.

"Itu kita harus telisik semua dan kemudian kita bisa menetapkan status adanya pelanggaran pidana atau tidak," lanjutnya.

Menurut Muhadjir, langkah itu dirasa penting, sebab kebanyakan yang terdampak merupakan anak kecil yang merupakan SDM unggul beberapa tahun ke depan.

Muhadjir pun memastikan, untuk menekan semua ini, pihaknya meminta untuk obat sirup tidak dijual terlebih dahulu.

Baca juga: Cari Potensi Tindak Pidana, Menko PMK Minta Kapolri Usut Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

"Imbau hindari saja obat sirup kecuali obat sirup atas resep dokter. Jangan tanpa resep dokter," ujarnya. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved