Pungli

Pemprov DKI Jakarta Malu, Janji Umumkan Oknum Distamhut yang Pungli Rp 150 Juta pada Warga

Pemprov DKI Jakarta dibuat malu oleh ulah oknum Distamhut yang pungli Rp 150 juta pada warga, oknum itu akan diumumkan pekan depan.

WartaKota/Rendy Rutama Putra
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Andriansyah, menyatakan pihaknya akan mengumumkan oknum Distamhut DKI yang melakukan pungli terhadap warga sebesar Rp 150 juta, Selasa (25/10/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Andriansyah buka suara soal petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) meminta uang ke warga. 

Diketahui, seorang warga mengadukan hal tersebut ke Posko Pengaduan Pemprov DKI Jakarta

Menurut Andriansyah, pihaknya masih memeriksa aduan tersebut. 

"Saat ini masih diperiksa teman-teman terkait, ke Distamhut," katanya, Jumat (21/10/2022). 

Andriansyah melanjutkan, hasil pemeriksaan akan diumumkan secepatnya. 

Ia memberi sinyal jawaban dari aduan tersebut bisa diketahui pada Selasa (25/10/2022). 

"Mungkin dalam tiga hari sudah ada informasi lebih lanjut, progresnya, seperti apa. Mungkin Selasa (pekan depan)," imbuhnya. 

Sebagai informasi, Martina Gunawan mengadu karena kliennya memiliki masalah sengketa lahan dengan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Wagub Ariza Dukung Kejati Tangkap Eks Kepala UPT Distamhut DKI terkait Mafia Tanah

Diketahui, lokasi lahan tersebut tepat berada di depan Universitas Respati Indonesia, yang terletak di Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

"Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tahun 2016. Setelah dilihat zonasinya, lahan milik kami ini hijau. Sehingga kami diberikan disposisi," ujar Martina di posko pengaduan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

Ia juga mengaku dimintai uang oleh petugas Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta.

Baca juga: KABAR Baik: Distamhut DKI Sebut 108 Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Telah Dibuka Kembali

Menurut Martina, nilai yang diminta oleh petugas itu mencapai Rp150 juta.

Angka tersebut merupakan 2,5 persen dari harga tanah milik kliennnya.

Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali, baik ke gubernur yang lama, camat, wali kota, RT dan RW setempat, namun belum ada respons," ucap Martina.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved