Disebut Mahfud MD Ancam Pemerintah Tolak Perppu KPK, Arsul Sani: Lebih Baik Inisiasi RUU Baru

Arsul justru menyindir pemerintah soal revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyebut DPR sempat mengancam pemerintah jika sampai mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyebut DPR sempat mengancam pemerintah jika sampai mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK.

Arsul justru menyindir pemerintah soal revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019.

Menurut Arsul, revisi UU KPK tak akan disahkan jika tak disetujui pemerintah.

Baca juga: Pamitan Usai Tak Lagi Jabat Gubernur DKI, Anies Baswedan Temui Jokowi di Istana

"Yang jelas revisi UU KPK dibahas DPR dengan pemerintah. Kalau pemerintah waktu itu tidak setuju, maka tidak akan jadi UU hasil revisinya," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (20/10/2022).

Arsul juga menegaskan, penggambaran Mahfud soal ancaman DPR terhadap pemerintah soal Perppu KPK, tak sepenuhnya benar.

Apalagi, lanjut Arsul, Mahfud saat itu tak mengikuti proses revisi UU KPK, karena belum menjabat Menko Polhukam.

Baca juga: NasDem Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu, yang Penting Anies Baswedan Jadi Presiden

Termasuk, respons Presiden terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 hasil inisiatif DPR tersebut.

"Tidak semua hal yang dikutip dalam pemberitaan di atas dan disebut sebagai dikatakan Pak Mahfud MD itu pas seperti itu proses tarik menariknya," tuturnya.

Arsul mengingatkan Mahfud, mengungkit proses politik soal revisi UU KPK saat ini hanya sia-sia.

Baca juga: Kejaksaan Agung Temukan Dugaan Korupsi di Proyek Pengadaan Tower BTS Kominfo Senilai Rp10 Triliun

Mahfud disarankan menginisiasi kembali revisi UU KPK jika memang dianggap melemahkan.

"Lebih baik Pak Mahfud MD menginisiasi RUU baru untuk merevisi UU KPK 19/2019, kalau dianggap melemahkan, daripada memutar kembali jarum jam ke belakang kan?" Bebernya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Dirlantas Polda Setuju Jam Kerja Diatur untuk Atasi Kemacetan, Anggap Jakarta Seperti Terima Air Bah

Namun, niat itu diurungkan Jokowi, lantaran menurut Mahfud, DPR sudah pasti akan menolak Perppu KPK.

"Sudah mau dia (Jokowi) dulu ngeluarin perppu. Tapi begitu perppu dikeluarkan, Arsul Sani (anggota Komisi III DPR) dan kawan-kawan di DPR, 'kalau perppu dikeluarkan nanti kita tolak'."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved