Isu Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Bentuk Kekhawatiran Terhadap Pengaruh Presiden di Pemilu 2024

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai, tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain, sejatinya ingin membuat kegaduhan dan tidak peduli Indonesia tenang.

Bahkan, sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan dunia.

“Sekali lagi, ini bukan soal ijazah, mereka sengaja menganggu Pak Jokowi."

"Karena saya yakin Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain yang ikut mengamplifikasi tuduhan itu, sebenarnya tahu bahwa ijazah Pak Jokowi asli,” kata Juri, Selasa (18/10/2022).

Juri menyebut, isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain, karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia.

Selain itu, juga sebagai bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.

Baca juga: TIGA Kriteria Cawapres yang Diinginkan Anies Baswedan, Salah Satunya Memperkuat Stabilitas Koalisi

“Mereka khawatir terhadap kontestasi 2024, di mana ketokohan dan keberhasilan Pak Jokowi yang diyakini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadi kiblat pilihan politik masyarakat. Jadi sekali lagi, ini bukan soal ijazah saja,” paparnya.

Juri mengaku tidak pernah meragukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, dirinya merupakan pelaku atas proses validasi keabsahan berkas-berkas Presiden Jokowi, termasuk ijazah.

Baca juga: Henry Yosodiningrat Jadi Kuasa Hukum Irjen Teddy Minahasa, Ini Alasan yang Mendorongnya

Yakni, saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan sebagai calon Presiden tahun 2014.

“Pada saat Pak Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI, saya menjadi Ketua KPU Provinsi DKI. Dan saat beliau mendaftar sebagai capres, saya menjadi Komisioner KPU,” bebernya.

Juri menegaskan, dalam dua peristiwa tersebut, KPU sebagai institusi yang menerima dan memeriksa dokumen yang diajukan, telah melakukan verifikasi lapangan, termasuk membuka dan menerima pengaduan publik bagi calon-calon yang mendaftar.

“Hasil dari pemeriksaan, verifikasi, dan tidak adanya aduan publik, saat itu KPU memutuskan tidak ada keraguan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan memenuhi syarat alias asli, termasuk dokumen ijazah,” paparnya. (Taufik Ismail)