Soal Tragedi Kanjuruhan, Menpora Peringatkan TGIPF Tahu Batasan Agar Terhindar Sanksi FIFA

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memperingatkan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk tahu batasan dalam melakukan pengusutan soal tragedi Kanjuruhan.

Bukan tanpa alasan, batasan itu diungkapkan Menpora agar Indonesia terhindar dari sanksi FIFA, karena kuatir TGIPF melakukan intervensi kepada PSSI.

Sejauh ini, TGIPF telah mengeluarkan laporan terkait hasil investigasi insiden di Stadion Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022 lalu.

Dalam laporan tersebut, TGIPF mengeluarkan rekomendasi kepada stakeholder terkait, termasuk menyarankan seluruh Komite Eksekutif Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk mundur.

Menpora yang juga menjabat Wakil Ketua TGIPF mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tak ingin kehadiran TGIPF justru terkesan mengintervensi PSSI.

"Presiden (Jokowi) menyampaikan mana yang jadi bagian pemerintah dikerjakan segera. Ada rekomendasi ke pemerintah, langsung jalan. Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus hati-hati betul," kata Zainudin.

"Jangan sampai kita bertabrakan dengan federasi internasional. Pemerintah sangat sadar betul di mana area yang bisa dimasuki pemerintah dan mana yang tidak," jelas Zainudin.

Zainudin berujar bahwa Presiden Joko Widodo juga meminta kepada TGIPF untuk mengetahui batasan-batasan yang memang bukan ranah kepemerintahan.

Hal itu ditekankan, agar FIFA tak menilai Pemerintah Indonesia melakukan intervensi ke kubu PSSI sebagai anggota FIFA.

"Rekomendasi sudah diserahkan kepada presiden cuman tadi disampaikan kepada kita akan dipelajari yang pasti pemerintah akan menindaklanjuti mana yang jadi area pemerintah," ujar Zainudin.

"Tentu kita harus hati-hati betul jangan sampai salah kita menindaklanjuti kemudian berakibat federasi internasional kita sudah bercampur tangan," tegas Menpora.

Dalam dokumen hasil invesitgasi TGIPF yang tersebar, setidaknya ada 12 rekomendasi kepada PSSI yang harus dilakukan.

Salah satu rekomendasinya, seluruh Komite Eksekutif PSSI yang menjabat saat ini harus mengundurkan diri sebagai wujud tanggung jawab secara moral.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, TGIPF Minta Polri Buru Oknum Suporter Aremania yang Jadi Provokator

Itu berarti Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan yang masuk dalam Komite Eksekutif juga harus mundur.

Apabila rekomendasi tersebut tak dijalankan, pemerintah tak akan memberikan rekomendasi atau izin untuk kompetisi Liga 1 bisa dilanjutkan kembali.