Survei Charta Politika, Makin Ditekan Ganjar Pranowo tak Terbendung, Elektabilitas Nyaris 70 Persen

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Baru-baru ini Lembaga survei Charta Politika menggelar survei untuk kandidat capres.

Ternyata hasilnya sungguh mengejutkan, Ganjar Pranowo yang kini ‘ditindas’ justru ‘terbang’.

Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu seperti tak terbendung di banyak wilayah Indonesia.

Hal ini tentu bisa menjadi acuan PDIP dalam mengambil sikap jelang Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan nama Ganjar unggul telak dibandingkan kandidat lain.

Menurut Yunarto, elektabilitas Ganjar meroket hingga hampir menyentuh angka 70 persen. 

"Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan raihan 68,3 persen," katanya dalam rilis survei, Kamis (13/10/2022). 

Bahkan, dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar jauh melampaui nama-nama lainnya seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. 

Baca juga: Penuhi Janji, Ganjar Pranowo ke Sulbar Berbagi Ilmu Soal Penanganan Stunting dan Integritas

Nama Prabowo bahkan jauh di bawah Ganjar dengan raihan 7,5 persen, disusul Anies yang hanya 6,6 persen. 

"Ganjar Pranowo menjadi pilihan tertinggi publik sebagai calon presiden. Diikuti urutan berikutnya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil," terang Yunarto. 

Sementara, di Provinsi Lampung, elektabilitas Ganjar juga meroket di angka 32 persen di simulasi 10 nama. 

Sementara elektabilitas tokoh-tokoh lain seperti Prabowo hingga Anies kembali berada diposisi bawah dengan 24,9 persen dan 20,9 persen.

Baca juga: Nelayan di Bulukumba Apresiasi Program Asurasi Nelayan dan Subsidi BBM yang Digagas Ganjar Pranowo

Lalu, di Kalimantan Tengah (Kalteng), elektabilitas ketiga nama yakni Ganjar, Prabowo dan Anies bersaing ketat di tiga teratas. 

Ganjar mendapat 22,3 persen, sementara Prabowo 26,6 persen dan Anies 21,4 persen. 

Sebagai informasi, survei di Jateng dilakukan pada 20-27 September 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 dengan margin of error 2,83 persen. 

Kriteria responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih yang diwawancara tatap muka atau face to face interview.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Danny Pomanto Diteriaki Presiden dan Gubernur di Makassar

Sampel dipilih dengan metode sampling multistage random sampling. 

Di Provinsi Lampung, survei dilakukan dengan kriteria yang sama dengan jumlah responden 800 dan margin of error 3,46 persen. 

Sementara survei di Kalteng dilakukan pada 28 September - 4 Oktober 2022 dengan 800 responden dan 3,46 persen margin of error.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan PDI Perjuangan merupakan partai terbesar dan terkuat secara politik.

Hal itu disampaikan Mahfud setelah jadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi, dan Budaya Hukum" di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Mahfud mengaku dirinya mendorong meningkatnya tiga sub sistem hukum, yakni substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture).

"Tadi dalam diskusi PDIP, saya mengusulkan titik beratnya pada di tengah pada aparat dan strukturnya agar terbangun budaya hukum di aparat. Budaya hukum di tingkat elite dan struktur itu belum tumbuh dengan baik," kata Mahfud di lokasi.

Mahfud mengajak kader PDIP turut aktif dalam peningkatan struktur dan budaya hukum di Indonesia agar lebih baik.

"Ini waktunya tepat karena tahun depan sudah pemilu, untuk ditawarkan kepada rakyat itu semua. Dan itu menurut saya akan memiliki kekuatan luar biasa. Mau tidak mau PDIP terbesar dan terkuat secara politik. Partai politiknya suaranya DPR menguasai, lokomotifnya juga kuat, kepemimpinan solid," ujarnya.

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hasil diskusi itu akan dikembangkan lebih lanjut sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Karena ruang yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri kita harus mengkaji seluruh produk-produk hukum. Dari hukum kolonial, ketika demokrasi liberal itu kan juga ada produk-produk hukum, ketika demokrasi terpimpin, kemudian orde baru, reformasi itu semua akan dibedah," ucap Hasto.

"Tadi seperti Prof Mahfud, dari aspek moral hukumnya, asas ideologi Pancasila, konstitusi, produk undang-undang itu harus senafas. Itu yang akan dilakukan oleh tim hukum yang dipimpin Pak Yasonna Laoly," sambungnya.