Ramai Penyebutan ‘Nasdrun’ Dinilai jadi Manifestasi Sikap Rasis dan Politik Identitas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Deklarasi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan calon presiden (capres) Anies Baswedan membuat partai politik (parpol) yang dipimpin Surya Paloh itu disematkan sebutan 'Nasdrun'.

Penyematan label ’Nasdrun’ dinilai sebagai manifestasi sikap rasis, glorifikasi politik identitas dan ekspresi kebencian bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Menyikapi hal tersebut, Sekjen SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia), Raharja Waluya Jati mengimbau masyarakat agar melakukan berbagai upaya untuk melawan kejahatan moral tersebut.

“Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat,” ungkap Raharja, berdasar siaran tertulis, Senin (10/10/2022).

Pasalnya penyematan label 'Nasdun' oleh para pendengung (buzzer) tersebut dianggap sebagai sebuah kebencian terhadap pihak tertentu yang akan dimanfaatkan segelintir pihak.

”Rasisme dan kebencian yang diumbar-umbar tersebut bertujuan untuk menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada Pemilu 2024,” katanya.

Baca juga: Ijazah Sekolah Jokowi Dituduh Palsu, Gibran Marah: Masak Daftar Presiden Pakai Daun Pisang?

Padahal perbedaan pilihan terhadap partai atau figur politik adalah hal wajar dalam demokrasi. Hanya saja hal tersebut semestinya diungkapkan dengan cara-cara yang sehat.

Seperti halnya berargumen dan membantah atau mengkritik gagasan dan kebijakan yang ditolak dan bukan dengan cara membuat cap bernuansa rasis kepada pihak yang tidak disetujuinya.

“Pelabelan ’Nasdrun’ itu menunjukkan kekerdilan sikap dan ketidakmampuan bertarung di arena gagasan dan karya,” ungkapnya.

Baca juga: Main Handphone di Lampu Merah, Pengemudi Honda Jazz Kena Jambret di Cempaka Putih

Menurutnya, literasi politik kepada publik dengan mengembangkan politik berwatak Indonesia, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan menangkal tindakan serupa dikemudian hari.

SKI sendiri mengembangkan kegiatan literasi politik melalui Program Pendidikan Bernegara yang bertujuan untuk menyemai sikap kritis warga terhadap narasi-narasi politik dan mengingatkan akan pentingnya mengembalikan demokrasi Indonesia.

”Dalam Pendidikan Bernegara, warga mendapat pemahaman mengenai lanskap politik dan tujuan bernegara secara tuntas. Mereka juga mendapat pemahaman kepentingan jaga kualitas demokrasi Indonesia,” tuturnya.