Susi Pudjiastuti Rekomendasikan Kuota Impor Garam 1,8 Juta Ton, Kemenperin Malah Tetapkan 3,7 Ton

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan, Susi diperiksa karena memiliki kewenangan menentukan alokasi kuota impor garam.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Kejaksaan Agung memeriksa bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada periode 2016 hingga 2020. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kejaksaan Agung memeriksa bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada periode 2016 hingga 2020.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan, Susi diperiksa karena memiliki kewenangan menentukan alokasi kuota impor garam.

"Saksi yang diperiksa yaitu SP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019."

"Ada pun saksi diperiksa terkait dalam kapasitasnya selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode tersebut."

"Saksi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi dan penentuan alokasi kuota impor garam," kata Ketut kepada wartawan, Jumat (7/10/2022).

Ketut menuturkan, Susi mengeluarkan kuota garam sebesar kurang lebih 1,8 juta ton. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca juga: INI Enam Tersangka Tragedi Kanjuruhan dan Perannya, Terancam Dibui Lima Tahun

"Di mana salah satu pertimbangan dalam pemberian dan pembatasan impor tersebut adalah menjaga kecukupan garam industri dan menjaga nilai jual garam lokal," jelasnya.

Namun ternyata, kata dia, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak diindahkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang justru menetapkan kuota impor garam sebesar 3,7 ton.

Ia menuturkan, hal itu berdampak terjadi kelebihan suplai dan masuknya garam impor ke pasar garam konsumsi, yang menyebabkan nilai jual harga garam lokal mengalami penurunan atau anjlok.

Baca juga: Tersangka Kasus Tragedi Kanjuruhan Masih Bisa Bertambah

"Diduga dalam menentukan kuota impor yang berlebihan dan tanpa memperhatikan kebutuhan riil garam industri nasional tersebut, terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi," beber Ketut.

Ketut menuturkan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada periode 2016-2022.

"Saat ini perkara masih di tahap penyidikan umum dalam rangka mencari alat bukti, untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum, dan telah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 57 orang," terangnya. (Igman Ibrahim)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved