Pemilu 2024

KPU Batasi 300 Orang Per TPS, Ketua Bawaslu: Tidak Sesuai UU Pemilu No. 7 Tahun 2017

Pembatasa jumlah pemilih di TPS hanya 300 orang, menurut Ketua Bawaslu tidak sesuai UU No 7/2017 tentang Pemilu

Istimewa
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja soal pembatasan jumlah pemilih di tiap TPS 

WARTAKOTALIVE.COM, THAMRIN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai, bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) pembatasan jumlah pemilih di tiap TPS maksimal 300 orang, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bagja menyebutkan, didalam UU tersebut,  jumlah pemilih tiap TPS maksimal 500 orang.

"Terhadap rancangan PKPU penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, Ada dua pasal yang dinilai Bawaslu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu, yakni Pasal 15 dan 86, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengatur jumlah pemilih untuk setiap Daftar Pemilih Sementara (DPS) paling banyak 500 orang, sedangkan pasal 15 ayat (3) Rancangan PKPU mengatur jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 300 orang," ucap Bagja dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022).

Ketentuan pasal 15 ayat (3) Rancangan PKPU tidak sesuai dengan ketentuan pasal 350 Ayat (1) UU Pemilu. 

Bagja juga sampakkan, didalam Pasal 86 ayat (3) yang berbunyi 'salinan DPT yang diberikan tidak menampilkan informasi NIK, nomor KK, nomor Paspor, dan/atau nomor SPLP secara utuh',menurutnya pasal tersebut harus dikecualikan terhadap pengawas Pemilu.

Baca juga: Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres, Nasdem Disebut Harapkan Kerek Suara di Pemilu 2024

Baca juga: Fadli Zon: Gerindra Termasuk Pionir Menolak UU Pemilu, Salah Satunya karena Presidential Threshold

"Ini karena pengawas Pemilu bagian dari penyelenggara Pemilu yang mempunyai satu kesatuan fungsi dengan KPU," ucap Bagja. 

Selain itu, Bagja menyoroti rancangan PKPU tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, ketentuan Pasal 15 ayat (3) Rancangan PKPU tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf (g) Undang-Undang Pemilu.

"Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c disamakan pengaturannya dengan Pasal 15 ayat (3) huruf b, sepanjang yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik maka yang bersangkutan dapat menjadi peserta Pemilu," ujar Bagja. 

Menurut Bagja, rancangan PKPU tentang Partisipasi Masyarakat (Parmas) dalam pemilu dan pilkada, terdapat tiga pasal yang tidak sesuai dengan UU Pemilu, yakni Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 29.

Karena, Pasal 6 rancangan PKPU itu menyebut partai politik (parpol) dapat melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam Pasal 448 UU Pemilu tidak memberikan hak kepada parpol untuk berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat karena parpol merupakan peserta pemilu.

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved