Korupsi

Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat dan Helikopter, Forum Peduli Mimika Apresiasi Kejati Papua

Forum Peduli Mimika (FPM) mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Papua yang mendalami dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter di Dinas Perhubungan

KOMPAS.COM/Anggita Muslimah
Ilustrasi Helikopter. Forum Peduli Mimika (FPM) mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Papua yang kini tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat serta helikopter pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Forum Peduli Mimika (FPM) mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Papua yang kini tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat serta helikopter pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.

Dikutip dari Tribun Papua, Ketua Forum Peduli Mimika (FPM), Nalio Jangput, menyebut dugaan korupsi ini berupa pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan C -208 EX dan helikopter Airbus H-125.

"Laporan kami telah diterima oleh Kejati Papua dan Polda Papua, sehingga kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter ini seterusnya dalam penyelidikan. Kami sangat mengapresiasi karena ini menyangkut uang rakyat," kata Nalio, secara tertulis diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Tetap Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Formula E, KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Capres

Nalio Jangput yang juga berpofesi sebagai pilot, mengetahui persis kasus ini.

Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat pengadaan dua pesawat milik Pemda Mimika sarat penyelewengan.

"Pertama adalah soal lelang pesawat itu. Jadi ini dilakukan tahun 2016 lalu oleh mantan Kadis Perhubungan Mimika, namun kemudian beliau menunjuk istrinya untuk terlibat dalam proses itu," beber Nalio.

Baca juga: Anies Baswedan tak Aman, KPK Percepat Kasus Korupsi Formula E meski Sudah Jadi Capres Partai Nasdem

"Kemudian ditunjuklah Dirut PT Asian One Air yang juga keluarga istri mantan Kadishub. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi permufakatan jahat," sambungnya.

Untuk itu, ia menilai langkah Kejati papua mengusut kasus ini sangat tepat.

Pasalnya, kerugian negara atas kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 21,8 miliar.

"Pemda sudah gelontorkan dana Rp 85 milyar, dan itu untuk beli pesawat dan helikopter itu secara cash, yaitu sekitar Rp 35 miliar untuk Caravan, dan Rp 45 miliar beli helikopter," ujarnya.

Namun kenyataannya, telah terjadi penipuan dalam proses pengadaan pesawat dan helikopter itu.

Sebab, pihak PT Asian One Air melakukan pengadaan dengan sistem lising atau kredit, bukan bayar lunas.

Baca juga: Jadi Calon Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usul Restorative Justice Diterapkan untuk Kasus Korupsi

"Pemda mengalami kerugian sebesar Rp 21 miliar karena hasil operasional dari PT Asian One Air selama ini belum dibayarkan. Sudah pengadaan, macet, rugi lagi," jelasnya.

Nalio menduga kuat adanya indikasi korupsi dan penipuan dalam kasus ini, sehingga kepolisian dan Kejakasaan Tinggi Papua sangat tepat mengusutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved