Formula E

Tetap Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Formula E, KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Capres

KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ABDUL QODIR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menyelidiki kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E, meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai calon presiden 2024. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menyelidiki kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E, meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai calon presiden 2024.

"Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut, sampai ditemukan titik terang."

"Apakah itu perkara pidana atau sebatas pelangggaran administrasi, atau mungkin perdata," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2022).

KPK, kata Alex, tak bakal terpengaruh dengan hal apa pun, termasuk deklarasi Anies sebagai capres.

"Ini masih kami lanjutkan, kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol."

"Tentu deklarasi capres ini masih tahap awal, belum tentu dicalonkan ketika mulai pendaftaran," beber Alex.

Koordinasi dengan BPK

KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Koordinasi itu dimulai pada pertemuan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu.

Alex mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu.

Baca juga: PSI Deklarasikan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid Sebagai Capres-Cawapres 2024

"Betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK Hari Jumat lalu."

"Tentu substansi apa yang kami bicarakan, tentu bukan untuk konsumsi media," ucap Alex.

Dirinya menjelaskan, prinsip penghitungan terhadap kerugian negara akibat suatu kasus, bisa dilakukan ketika perkaranya sudah naik ke penyidikan.

Baca juga: Mahfud MD Pimpin TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Bekas Striker Timnas dan Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota

"Tapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara itu ketika kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan."

"Itu sudah jadi SOP di BPK atau di BPKP. Saya 20 tahun jadi auditor tentu memahami hal tersebut," paparnya.

Dirinya juga menegaskan, kewenangan BPK di suatu perkara hanya untuk menghitung kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan.

Baca juga: DAFTAR Sembilan Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 Pilihan Komisi III DPR, Tak Ada Petahana

Perihal penetapan apakah perkara tersebut merupakan unsur pidana atau bukan, berada di tangan penyidik.

"Auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, dia hanya sebatas mengungkap fakta."

"Nah, tentu yang bertugas menentukan apakah suatu peristiwa itu suatu peristiwa pidana administratif atau perdata, itu domain penyidik, penuntut umum. BPK hanya menghitung kerugian enagara dalam kasus apa pun," terang Alex. (Rizki Sandi Saputra)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved