Depenas SBNI Jawab Tantangan Revolusi Industri dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila

SBNI siap menjawab tantangan zaman melalui reorientasi gerakan buruh menuju digitalisasi industri.

Editor: Mohamad Yusuf
Istimewa
Dewan Pengurus Nasional (Depenas) Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) menggelar diskusi publik bertema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Gerakan Buruh Indonesia” 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 yang semakin maju dan berkembang, buruh dituntut adaptif dengan mengembangkan soft skills, berpikir kreatif, berpikir kritis serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Dewan Pengurus Nasional (Depenas) Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) menggelar diskusi publik bertema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Gerakan Buruh Indonesia” di salah satu kafe Margonda Depok, Jumat (30/9/2022).

Diskusi diisi sejumlah narasumber, Prof. Yudhie Haryono selaku Direktur Nusantara Center, Ketua Umum Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI) Andito dan Ketua Umum SBNI Yusro Khazim. Kegiatan ini dihadiri Depenas SBNI, Buruh dan Serikat Pekerja se-Jabodetabek.

Baca juga: Siap Sambut Dunia Baru Tenaga Kerja, Serikat Buruh Muslimin Indonesia NU gelar Kongres Akbar ke-6

Baca juga: Ratusan Buruh PT Brinks Demo di Depan Metropolitan Tower Lebak Bulus, tak Terima Dipecat Sepihak

Ketua Umum Depenas SBNI M Yusro Khazim mengatakan, SBNI siap menjawab tantangan zaman melalui reorientasi gerakan buruh menuju digitalisasi industri. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam semangat buruh menjadi keharusan.

"SDM dipersiapkan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memperjuangkan cita-cita buruh yang besar seperti terlibat memiliki saham perusahaan tempatnya bekerja,” kata Yusro, dalam keterangan pers-nya Sabtu (1/9/2022)

Direktur Nusantara Center Prof. Yudhie Haryono menjelaskan, dengan adanya kepemilikan saham perusahan tempatnya bekerja, buruh akan mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan, yang pada gilirannya memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Yudhie juga merekomendasikan agar pendidikan formal dan informal bagi para buruh segera dihadirkan. Hal ini penting dalam pergerakan buruh.

"Maka, SBNI harus membuat Sekolah Perburuhan Nasional agar membuat solusi dari masalah yang ada, membuat kuriculum tentang perburuhan, agar paradigma negatif tentang buruh itu tidak ada," tegas Yudhie Haryono.

Sementara itu, pegiat perburuhan Adhi Darmawan menuturkan, menurut survey Centre for Strategic and International Studies (CSIS), masalah ketenagakerjaan menduduki peringkat tertinggi ke-2 di antara masalah lain, seperti kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Hal ini disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Masalah lapangan pekerjaan juga menjadi isu yang harus diselesaikan, dengan data 9 juta pekerja migran, menjelaskan bahwa lapangan kerja di Indonesia itu kurang luas, dan pada akhirnya kesejahteraannya menjadi masalah," ucap Adi.

Ketua Umum SPASI Andito menyampaikan, dalam menjawab masalah ketenagakerjaan, tentunya perlu selaras dengan peningkatan kapasitas skill para buruh.

Sebab, semakin intensifnya transformasi digital tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan talenta di tanah air.

Baca juga: Buruh, Petani dan Mahasiswa Bersatu Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan TNI-Polri Siap Mengadang

Baca juga: Said Iqbal Janji Berikan 9 Juta Hektare Tanah kepada Petani Jika Partai Buruh Menang Pemilu 2024

Saat ini, secara rerata, buruh di tanah air didominasi pekerja di bidang manufaktur, pertanian, pertambangan, dan konstruksi.

“Sebelum covid, hanya 12 persen pekerja yang masuk serikat pekerja atau buruh, karena itu solusinya adalah buruh atau serikat buruh harus move on dari pola pikir perubahan atau gerakan buruh yang konvensional seperti mobilisasi massa dan lain lain, solusinya upgrade kapasitas buruh,” ujar Andito.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved