Pemilu 2024

Bolehkan Verifikasi Adminstrasi Pakai Video Call, Bawaslu Duga KPU Lakukan Pelanggaran

Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, panggilan video merupakan metode verikasi faktual, bukan metode verifikasi administrasi.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran, karena melakukan proses verifikasi administrasi melalui media panggilan video. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran, karena melakukan proses verifikasi administrasi melalui media panggilan video.

Padahal, menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, panggilan video merupakan metode verikasi faktual, bukan metode verifikasi administrasi.

“Kalau kita baca PKPU Nomor 4, berkata demikian, kemudian Pasal 39 ayat 2."

"Ini jadi perguliran di teman-teman, khususnya di Bawaslu, ada temuan soal ini,” ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Kamis (20/9/2022) malam.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Puadi juga menambahkan ihwal pimpinan KPU memerintahkan anak buahnya melalui media WhatsApp, untuk melakukan panggilan video saat proses verifikasi administrasi.

"Ketika di dalam status keanggotaan itu ada status ganda, KPU kan mengeluarkan PKPU 4 di pasal 39, kalau ada kejadian kegandaan itu harus dihadirkan secara fisik.

Baca juga: Raja OTT KPK Minta Febri dan Rasamala Mundur Bela Ferdy Sambo, Banyak Kasus yang Bisa Ditangani

"Tapi, KPU memerintahkan kepada anak buahnya via WA dan surat edaran hal itu bisa dilakukan melalui vidcall. Padahal, di 39 ayat 1 itu melalui fisik. Berarti inkonsistensi ya."

"Kemudian, yang ganda akhirnya oleh KPU itu di MS (memenuhi syarat)-kan."

"Nah, hasil pengawasan proses teman-teman di provinsi dan kabupaten/kota di-MS-kan, maka jadi temuan Bawaslu."

Baca juga: Putri Candrawathi Ditahan, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Bersyukur Polisi Tunjukkan Supremasi

"Bawaslu menyampaikan ke KPU dengan memberikan saran perbaikan."

"Eh, saran perbaikan itu tidak dilanjuti oleh KPU, sehingga menjadi temuan Bawaslu."

"Pada saat temuan Bawaslu, ya udah proses temuan itu dilakukan, menjadikan hal tersebut menjadi temuan pelanggaran administrasi," jelas Rahmat.

Tidak hanya di pusat, di beberapa provinsi juga sedang dilakukan persidangan terkait kasus serupa dan sedang menunggu putusan. Nantinya, KPU diwajibkan menjalankan putusan akhir yang dikeluarkan oleh Bawaslu. (Mario Christian Sumampow)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved