Sekjen SKI Menolak Keras Segala Upaya yang Menjadikan KPK Sebagai Instrumen Politik, Ini Alasannya

Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) bereaksi keras soal pemberitaan soal KPK tengah bermanuver tersangkakan Anies Baswedan kasus Formula E.

Editor: Panji Baskhara
Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) bereaksi keras soal pemberitaan soal KPK tengah bermanuver tersangkakan Anies Baswedan kasus Formula E. Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

WARTAKOTALIVE.COM - Laporan sebuah media sebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sedang bermanuver, untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E.

Dugaan tentang adanya upaya 'terburu-buru' KPK jadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dapat reaksi keras dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI).

Organisasi masyarakat pendukung Anies Baswedan itu menilai, KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan Anies Baswedan.

KPK sebagaimana terungkap dalam investigasi itu yaitu agar tidak 'keduluan' oleh rencana koalisi partai politik (Parpol) deklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Pajak Daerah Perlahan Gusur Warga dari Jakarta

Baca juga: Tagar Save Anies Baswedan Trending di Twitter, Ada Siasat Ketua KPK Firli Bahuri di Formula E

Baca juga: Buntut Laporan Tempo, Firli Bahuri Trending usai Disebut Ngotot Jadikan Anies Baswedan Tersangka

Hal tersebut karena dikhawatirkan dapat menyulitkan teknis pengusutan kasusnya, dinilai mengandung bias politik.

"KPK bukan lah pihak dalam kompetisi politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena itu, kami menolak segala upaya untuk menjadikan KPK sebagai instrumen politik" kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, Sabtu (1/10/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Laporan investigasi yang disitir SKI itu juga sebut KPK telah berupaya pengaruhi pakar-pakar hukum, agar mau menyatakan adanya pelanggaran pidana dalam kasus penyelenggaraan balapan Formula E.

Meski demikian, tidak semua pakar hukum menuruti kemauan lembaga tersebut.

Pakar Hukum UNPAD Prof Romli Atmasasmita, misalnya, bersikukuh dengan pandangannya dalam kasus tersebut hanya terdapat pelanggaran administratif.

“Tindakan untuk melibatkan KPK dalam kompetisi politik berpotensi mengancam bangunan negara hukum dan dapat mengubah wajah Indonesia menjadi negara kekuasaan."

"Ini bertentangan dengan retorika pemerintah, sebagaimana diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD, yang ingin memperbaiki integritas penegakan hukum melalui peta jalan baru reformasi hukum,” kata Romli.

Sekjen SKI itu menyatakan, Anies Baswedan merupakan figur yang mendapatkan dukungan luas dari rakyat untuk maju dalam Pilpres 2024.

Walaupun belum dideklarasikan secara resmi oleh parpol, dukungan terhadap pencapresan Anies Baswedan telah dinyatakan oleh berbagai kelompok dan komunitas masyarakat di seluruh provinsi.

Tiga parpol, yakni Nasdem, Demokrat dan PKS, bahkan telah membahas rencana berkoalisi untuk mengusung pencalonan Anies Baswedan.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved