Mafia Judi

Mabes Polri Gandeng PPATK Blokir Ratusan Rekening Mencurigakan Terkait Mafia Judi di Konsorsium 303

Polri akhirnya menggandeng PPATK untuk membekukan ratusan rekening dari mafia judi di Konsorsium 303, yang melibatkan Ferdy Sambo.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Valentino Verry
Kolase foto/handover
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya menggandeng PPATK untuk membekukan ratusan rekening mencurigakan terkait mafia judi Konsorsium 303, yang melibatkan Ferdy Sambo. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mabes Polri bentuk tim khusus (Timsus) untuk menyelidiki dugaan konsorsium 303 atau perjudian yang melibatkan sejumlah pejabat Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, timsus ini menggandeng Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut kasus konsorsium 303.

"Kami akan analisa transaksi keuangan yang diduga terlibat perjudian," ujarnya, Sabtu (1/10/2022).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, ada ratusan rekening bank yang sedang diselidiki aliran dananya guna mengetahui apakah terlibat dalam konsorsium atau tidak.

Kemudian, tim gabungan juga sudah melakukan blokir rekening anggota Polri dan para bandar yang diduga terlibat perjudian atau 303.

"Saat ini ada yang sedang kita analisa 329 rekening saat ini, kemudian beberapa sudah kami blokir," tegasnya.

Baca juga: Beredar Bagan Mafia Judi Konsorsium 303, Kompolnas Desak Polri Selidiki

Sebelumnya, Kompolnas sudah mendapat bagan jaringan dugaan Irjen Ferdy Sambo terlibat dalam mafia judi atau yang disebut Konsorsium 303 pada Rabu (17/8/2022) malam.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, pihaknya mendorong untuk menyelidiki chart (bagan) tersebut.

Sebab, di dalam bagan tersebut ada beberapa nama Jenderal Polisi salah satunya Irjen Fadil Imran dan sudah beredar luas di publik.

Baca juga: Polda Metro Bantah Pengungkapan Kasus Judi untuk Redam Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo

"Kami mendorong Tim Khusus untuk melakukan pengecekan kebenarannya," kata Poengky. 

Jika bagan yang beredar itu benar, maka pihaknya meminta harus diproses tuntas sesuai hukum yang berlaku. 

Namun, apabila tidak benar, maka harus diambil tindakan hukum terhadap pelaku penyebarannya.

"Proses pengecekan ini harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel," tururnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved