Pilpres 2024

Fadli Zon: Gerindra Termasuk Pionir Menolak UU Pemilu, Salah Satunya karena Presidential Threshold

Menurut dia, aturan presidential threshold ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi demokrasi Indon.esia

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Istimewa
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, sejak dahulu pihaknya menolak aturan ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold, yang tertuang dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, sejak dahulu pihaknya menolak aturan ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold, yang tertuang dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU itu menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

Atau, memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, partainya sejak dahulu menolak aturan tersebut. Alasannya, aturan ini dianggap membatasi kebebasan berdemokrasi.

“Jadi kita termasuk yang pionir menolak RUU Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya karena presidential threshold."

"Ini sejarah nih,” kata Fadli Zon dalam diskusi Disposisi oleh Prodewa dan Total Politik bertajuk 'Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres,' di Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2022).

Baca juga: Raja OTT KPK Minta Febri dan Rasamala Mundur Bela Ferdy Sambo, Banyak Kasus yang Bisa Ditangani

Ia lantas mengenang pada lima tahun lalu, saat RUU Penyelenggaraan Pemilu disahkan dalam sidang paripurna DPR, Fraksi Gerindra tidak setuju, hingga melakukan walkout dari sidang tersebut.

“Saya pimpin sidang, saya serahkan palu sidang kepada Ketua DPR, yaitu Pak Setya Novanto."

"Dan tiga dari lima pimpinan DPR juga walkout waktu itu,” ungkapnya.

Baca juga: Putri Candrawathi Ditahan, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Bersyukur Polisi Tunjukkan Supremasi

Dengan adanya aturan ini, Fadli menyebut seolah-olah ada seleksi terlebih dahulu oleh elite politik, sebelum akhirnya calon presiden potensial disodorkan kepada masyarakat.

“Jadi sejak awal ini sudah ada babak penyisihan. Babak penyisihannya itu adalah misalnya dipatok dua paket atau tiga paket, padahal bisa lebih banyak lagi.”

“Calon-calon terbaik itu bisa tidak mendapatkan tiket, calon-calon terbaik itu bisa disisihkan, karena bisa dianggap tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan yang besar,” beber Fadli.

Baca juga: Pencopotan Hakim MK Aswanto oleh DPR Dinilai Tidak Sah, Jokowi Diminta Tak Terbitkan Keppres

Menurut dia, aturan presidential threshold ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi demokrasi Indonesia, sehingga tidak hanya menjadi demokrasi prosedural, dan seolah-olah konstitusional tapi seharusnya lebih substansial.

“Kalau dipaksa ada pemilihan elite terlebih dahulu, apakah yang tadi oleh elite partai politik atau karena memang UUD kita dipilih atau ditentukan oleh partai politik, saya kira itu cukup fair."

"Tapi pembatasannya ini yang tidak fair. Ini yang membuat kemudian sangat terbatas, kita tidak mempunyai calon-calon terbaik anak bangsa,” tuturnya. (Naufal Lanten)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved