Presidential Threshold

Agar Capres dan Cawapres Diminati Banyak Pasangan, Fadli Zon Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Fadli Zon pernah menolak rencana Undang-Undang penyelenggaraan pemilu pada tahun 2017, karena presidential threshold atau ambang batas pencalonan.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Sigit Nugroho
WartaKota/Miftahul Munir
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon diskusi di Up Normal Jakarta Sabtu (1/10/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN BARU - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar presidential threshold untuk dikoreksi ulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) demi calon Capres dan Cawapres yang ikut tidak hanya dua atau tiga pasangan saja.

Sebab, aturan ambang batas pencalonan ini menjadi penghambat bagi putra putri terbaik bangsa Indonesia untuk menjadi orang nomor satu.

"Menurut saya, semangat ini banyak di kalangan masyarakat, supaya tidak ada satu fertekompli bahwa capres dibatasi. Harus paketnya itu dan masyarakat harus memilih yang ada, padahal bisa menyajikan menu yang lebih banyak," kata Fadli Zon, Sabtu (1/10/2022).

Menurut Fadli Zon, jika jalur gugatan bisa secara revolusioner maka aturan itu bisa diubah melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu).

Meski demikian, Perppu itu baru bisa dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI yaitu Joko Widodo.

Baca juga: Fadli Zon: Gerindra Termasuk Pionir Menolak UU Pemilu, Salah Satunya karena Presidential Threshold

Baca juga: Seperti Amerika Serikat, Fadli Zon Usul Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wapres Minimal 30 Tahun

Baca juga: Berkat Hobi Mengoleksi Perangko Sejak Kecil, Fadli Zon Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum PFI

"Kalau pak Jokowi mau meninggalkan sebuah legacy di dalam demokrasi, ya bisa dilakukan Perppu dan bisa langsung berlaku," ujar Fadli Zon.

Namun, Fadli Zon melihat kenyataannya Jokowi tidak mengubah aturan itu sehingga MK menolak judicial review.

Ditambah dengan sikap DPR RI yang memutuskan tidak membahas perubahan atau revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Sehingga, ketika tidak ada yang perlu direvisi oleh anggota DPR RI maka dianggap terus berlaku dan ketika digugat ke MK akan kandas.

BERITA VIDEO: Imbas Kebakaran Hebat di Cikini Menteng Jakpus, Ini Keinginan Warga

"Apalagi Perppu juga kelihatannya agak sulit, jadi mungkin kalau tidak bisa di masa yang sekarang ya di masa akan datang setelah 2024," tutur Fadli Zon.

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon pernah menolak rencana Undang-undang penyelenggaraan pemilu pada tahun 2017, karena presidential threshold atau ambang batas pencalonan.

Sebab, sebelum pemilu berlangsung, kalangan elite politik atau oligarki sudah menentukan calon untuk didukung menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Artinya kalangan elite atau oligarki ini yang bakal menempatkan siapa calon Presiden dan Wakil Presiden untuk maju di Pemilu serta menentukan pemenangnya.

Sementara, calon-calon presiden lain yang sudah mantap ingin maju di Pemilu pasti terganjal dengan aturan Presidential threshold.

"Padahal di tahun 2004, kita pernah punya lima calon pasangan Capres dan Cawapres, makanya dibuat sampai putaran dua," kata Fadli Zon di Jakarta Sabtu (1/10/2022).

Secara tidak langsung, Presidential Threshold telah menghilangkan kesempatan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia.

Padahal, pemilih presiden itu seharus adalah rakyat Indonesia bukan kalangan elite partai politik ataupun orang yang memiliki kepentingan.

"Tapi ini ada semacam pemilihan, pembatasan oleh para elit, kalau dipaksa ada pemilihan elit terlebih dahulu, apakah elit partai politik atau karena memang UUD kita dipilih atau ditentukan oleh partai politik, saya kira itu cukup fair," jelas Fadli Zon.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved