Kenaikan Harga BBM

Setelah Salat Jumat, Ribuan Mahasiswa Kembali Demo Menolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda

Ribuan mahasiswa kembali menggelar aksi demo tolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Jumat (30/9/2022) siang.

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Valentino Verry
wartakotalive.com, Alfian Firmansyah
Ilustrasi - Ribuan mahasiswa kembali menggelar aksi demo di Patung Kida, Jumat (39/9/2022). Mereka menolak kenaikan harga BBM. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari berbagai Universitas akan lakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022), sekitar pukul  14.00 WIB.

Koordinator Bidang Sosial-Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa akan menyampaikan enam isu, selain tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Isu yang terpenting selama era jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kami dari BEM UI, BEM Kema Unpad, BEM KM UGM, BEM SI Kerakyatan, dan berbagai elemen lain akan melaksanakan aksi nasional bertajuk 'Puncak Pengkhianatan Rezim'," kata Melki dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).

Adapun, enam isu yang akan disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, yaitu. 

Pertama, dikebutnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Buruh, Petani dan Mahasiswa Bersatu Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan TNI-Polri Siap Mengadang

Kedua sampai empat, tidak adanya upaya pemerintah pusat untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang kerap ditemui di Indonesia.

Kelima, Pendidikan di Indonesia dinilai belum menemui kata demokratis dan terbuka untuk semua orang.

"Terlebih lagi dengan hadirnya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang jelas berbahaya bagi dunia pendidikan," tutur Melky. 

Baca juga: Ratusan Ojek Online di Bekasi Dapat Voucher Subsidi BBM, Beli Pertalite Cuma Rp 2.000 Per Liter

Terakhir, pemerintah dianggap telah memberangus demokrasi melalui upaya-upaya penundaan pemilihan umum (Pemilu), dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini adalah pertanda bahwa pengkhianatan rezim pada rakyatnya telah sampai pada puncaknya dan alarm harus dibunyikan," tutur Melki.

 

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved