Copot Aswanto Sebagai Hakim MK, Ketua Komisi III: Produk-produk DPR Dia Anulir, Padahal Wakil Kita

Rapat paripurna DPR memutuskan Aswanto dicopot sebagai hakim MK dan digantikan oleh Guntur Hamzah.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan dicopotnya Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan dicopotnya Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Rapat paripurna DPR memutuskan Aswanto dicopot sebagai hakim MK dan digantikan oleh Guntur Hamzah.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menyebut, Komisi III DPR kecewa lantaran Aswanto banyak menganulir undang-undang yang dibuat DPR. Padahal, Aswanto adalah hakim MK usulan DPR.

"Ini adalah keputusan politik. Tentu ini nanti karena hadirnya keputusan politik, juga karena adanya surat MK toh?"

"Kan gitu loh, dan nanti kan dasar-dasar hukumnya bisa dicari, tapi ini kan dasar surat dari MK yang mengonfirmasi, tidak ada periodesasi, ya sudah."

"Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh," tutur Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Kamaruddin: Polisi Tak Tahan Putri karena Alasan Kemanusiaan, Seolah-olah yang Lain Margasatwa

Pacul mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan Aswanto soal pergantian tersebut.

Namun, keputusan pergantian Aswanto telah ditetapkan dan disahkan dalam rapat paripurna.

"Dasarnya Anda tidak komitmen. Gitu loh. Enggak komit dengan kita ya mohon maaf lah ketika kita punya hak dipakai lah," ucap Bambang Pacul.

Baca juga: Kamaruddin Setuju JPU Ditempatkan di Safe House Agar Bebas dari Virus Doa Alias Dorongan Amplop

Sebelumnya, rapat paripurna DPR menyetujui Sekretaris Jenderal Guntur Hamzah disahkan menjadi hakim MK menggantikan Aswanto.

Sekjen MK itu menggantikan Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengatakan keputusan itu berdasarkan rapat internal yang digelar oleh Komisi III DPR, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Masa Berlaku Paspor Kini Diperpanjang Jadi 10 Tahun

"Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Komisi III DPR RI nomor B101 tanggal 29 September 2022."

"Permohonan penjadwalan yang menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPR RI tanggal 29 September melalui surat pimpinan DPR nomor R45 tanggal 23 September, perihal penyampaian hasil rapat pimpinan Komisi III DPR RI."

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved