FGD Pj Gubernur

Tiga Hal Penting yang Harus Dikuasai Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan

Eks Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta 2016 Soni Sumarsono menyebutkan, ada tiga urgensi penting yang harus dikuasai oleh pengganti Anies Baswedan.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
DPD Partai Golkar DKI Jakarta bersama Warta Kota menggelar FGD Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dengan mengangkat tema 'Mencari Figur Ideal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta’. 

WARTAKOTALIVE.COM, MENTENG - Eks Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta 2016 Soni Sumarsono menyebut, ada tiga urgensi penting yang harus dikuasai pengganti Anies Baswedan di posisi DKI satu. 

Sebagai informasi, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober mendatang. 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur) untuk mengisi kekosongan sebelum Pilkada 2024. 

Baca juga: Ahmed Zaki Iskandar Sebut Penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta Hak Prerogatif Mendagri

Pertama, Pj gubernur harus menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam artian, mampu mengurus pemerintahan dari berbagai lintas sektor, yakni pendidikan, sosial, kesehatan, hingga sosial. 

"Ya, pembangunan pemerintahan sendiri, urusan pemerintahan, termasuk sosial kemasyarakatan," kata Soni dalam kegiatan Forum Grup Discussion Series 3 DPD Golkar DKI Jakarta: Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada Rabu (28/9/2022). 

Kedua, Pj gubernur mampu mengawal penyelenggaraan pesta demokrasi serentak di daerah. Soni berujar, Pj gubernur sebagai pimpinan tertinggi di daerah wajib memberikan dukungan dalam pemilu atau pilkada 2024 mendatang. 

Baca juga: Tiga Hal Penting yang Harus Dikuasai Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan

"Walaupun Pj gubernur bukan penyelenggara, bukan KPU dan Bawaslu, tapi kita punya kewajiban untuk memberikan support sebagai pimpinan daerah. Ini tugas khususnya. Di luar UU, tugas khususnya ya itu mengawal," ujarnya. 

Terakhir, pengganti Anies Baswedan perlu mempersiapkan diri dalam mengelola dinamika yang terjadi dengan stakeholder terkait. 

Hal tersebut bertujuan untuk membangun situasi yang kondusif dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagai pihak internal dan Forkompinda dan DPRD DKI Jakarta sebagai pihak eksternal. 

Baca juga: Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Penuhi Kriteria Jam Terbang Tinggi di Birokrasi

"Tidak boleh ada kegaduhan dan harus menjaga netralitas birokrasi. Eksternal komunikasi dengan semua partai politik bahkan dengan DPRD, Forkompinda itu adalah kemampuan yang tidak mudah," imbuhnya. 

"Diperlukan manajemen interaktif, bagaimana menggunakan sepuluh jari dan dua tangan merangkul semua perbedaan dalam persamaan," sambungnya. 

Diketahui, DPRD DKI Jakarta menetapkan tiga kandidat penjabat gubernur pengganti Anies Baswedan

Ketiga kandidat tersebut yaitu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. (M35)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved