Hari Tani Nasional

Petani dan Rakyat Miskin ‘Berontak’, Mereka Klaim Selama Era Presiden Jokowi Nasib Jadi Blangsak

Para petani dan rakyat miskin kota menyuarakan nasib mereka. Ternyata, selama era Presiden Jokowi nasib mereka blangsak.

warta kota/fitriandi fajar
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menyuarakan kesejahteraan kelompok tani yang dianggap telah termarginalkan. Aspirasi itu disampaikan saat mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat dalam memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2022, Selasa (27/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) turut menyuarakan kesejahteraan kelompok tani yang dianggap kian termarginalkan.

Aspirasi itu disampaikan saat mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat dalam memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2022, Selasa (27/9/2022).

Sekretaris Nasional SPRI Dika Muhammad mengatakan, persoalan hidup kaum tani, buruh dan warga miskin kota memiliki akar masalah yang sama.

Ketiga kelompok itu, kata dia, merupakan korban dari para pemilik modal yang terus menerus mengakumulasi modal.

“Bila kaum tani dirampas sawahnya, buruh diperas keringat dan upahnya, kami kaum miskin kota disingkirkan hak-hak hidupnya,” ujarnya.

“Perjuangan ini adalah perjuangan untuk menuntut hak kepada negara yang telah abai mengurus kehidupan rakyatnya,” tambah Dika.

Menurutnya, ada tiga masalah pokok yang saat ini dihadapi oleh kaum tani Indonesia.

Pertama, mereka yang tidak memiliki tanah atau lahan kemudian menjadi buruh tani yang menjual tenaga kepada para pemilik tanah dengan upah yang rendah.

Baca juga: Ratusan Petani Tebu di Sulsel Dukung Pemimpin Siap Lakukan Swasembada Gula Nasional

Kedua, mereka yang memiliki tanah dengan jumlah yang kecil, karena petani Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan yang sempit rata-rata 0,5-2 hektar.

“Dengan kondisi lahan demikian dan ditambah dengan minimnya modal pertanian, serta teknologi yang tidak menunjang, tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ucapnya.

Ketiga, mayoritas kepemilikan lahan dikuasai oleh korporasi.

Baca juga: Lisda Hendrajoni Dinobatkan Sebagai Politisi yang Berpihak pada Rakyat Miskin.

Hal ini bahkan telah dikonfirmasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang menyatakan dari pemberian lahan dan akses atas 42 juta hektar hutan hingga tahun 2017, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 95 persen untuk swasta, kemudian empat persen untuk warga masyarakat, dan sisanya untuk kepentingan publik.

Dika juga menyoroti persoalan kaum tani yang dihadapkan dengan minimnya alokasi anggaran negara untuk membiayai alat dan teknologi pertanian.

Rendahnya perhatian pemerintah berdampak pada rendahnya produktivitas hasil pertanian kaum tani, karena tidak disertai adanya jaminan dari pemerintah terhadap hasil produksi pertanian.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved