Jadi Calon Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usul Restorative Justice Diterapkan untuk Kasus Korupsi

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Chaerul Umam
Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di Komisi III DPR, Rabu (28/9/2022), sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli Siregar. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan keadilan restoratif alias restorative justice, untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar.

"Saya mencoba berpikir untuk RJ untuk tindak pidana korupsi. Restorative justice."

"Tetapi apakah mungkin yang saya pikirkan itu bisa diterima? Harapan saya bisa diterima."

"Karena pikiran saya, RJ tidak hanya bisa dilakukan pada tindak pidana umum, termasuk juga perkara tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi," kata Tanak di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Menurut Johanis Tanak, restorative justice bisa saja diterapkan, meski dalam pasal 4 UU Tipikor, disebutkan apabila ditemukan kerugian negara, maka tidak bisa menghapus proses tindak pidana korupsi. Dia menggunakan teori hukum untuk menjawab kendala itu.

Baca juga: Siang Ini Komisi III DPR Wawancara Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

"Hal itu sangat dimungkinkan berdasarkan teori ilmu hukum yang ada, peraturan yang ada sebelumnya dikesampingkan dengan aturan yang ada setelahnya," jelasnya.

Merujuk pada UU tentang BPK, Johanis menjelaskan, jika dalam audit investigasi BPK ditemukan suatu kerugian keuangan negara, maka BPK akan memberikan kesempatan 60 hari kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

"Tetapi saya kemudian berpikir, kalau kemudian mengembalikan keuangan negara, maka pembangunan dapat berlanjut."

Baca juga: Bekas Jubir dan Mantan Pegawai KPK Gabung Tim Kuasa Hukum Putri Candrawathi

"Tapi dia sudah melakukan suatu perbuatan yang menghambat proses pembangunan."

"Kalau saya ilustrasikan, kalau saya meminjam uang di bank, kalau saya minjam ada bunganya, Pak."

"Dari pokok kemudian bunga. Kemudian ketika saya melakukan penyimpangan, saya dapat dikenakan denda. Jadi selain bayar bunga, bayar juga denda."

Baca juga: Bekas Hakim Agung Bilang Ferdy Sambo Bisa Tak Dihukum Mati Asal Mau Bongkar Jaringannya

"Saya punya pemikiran walaupun belum ada di UU Tipikor, tapi bisa juga diisi dengan suatu peraturan untuk mengisi kekosongan hukum, mungkin dengan perpres."

"Di mana nantinya ada yang lakukan korupsi, saya berharap dia dapat kembalikan uang tersebut, dia kena denda juga, kena sanksi juga."

"Kalau dia rugikan negara Rp10 juta, dia kembalikan ke negara Rp20 juta. Jadi uang negara tidak keluar, PNBP untuk negara ada," usulnya. (Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved