Berita Nasional

Hakim Agung Terjaring OTT KPK, MA Ikuti Saran dan Rekomendasi KPK untuk Benahi Sistem Peradilan

Karo Humas dan Hukum MA Sobandi mengatakan lembaganya langsung berbenah serta segera melaksanakan saran dan masukan KPK.

Editor: Feryanto Hadi
Antaranews.com
Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Mahkamah Agung berjanji akan melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Karo Humas dan Hukum Mahkamah Agung (MA) Sobandi menyebut, pihaknya akan menanggapi saran yang sebelumnya disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

 Firli Bahuri sebelumnya menyarankan sejumlah langkah perbaikan agar praktik korupsi tidak terulang di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Langkah itu mulai dari peningkatan transparansi hingga kebijakan rotasi dan mutasi pegawai.

Pegawai yang sudah terlalu lama, apalagi punya pengaruh serta jejaring kekuatan di tubuh organisasi, agar dimutasi untuk memutus mata rantai korupsi.

Sobandi mengatakan lembaganya langsung berbenah serta segera melaksanakan saran dan masukan KPK.

Baca juga: Dugaan Suap di MA Terbongkar, Firli Bahuri Sarankan Esksaminasi Putusan hingga Mutasi Orang Lama

Secara kelembagaan, dia menyebut MA sangat terbuka terhadap masukan atau kritik dari berbagai kalangan. Pihaknya juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait seperti KPK dan Komisi Yudisial (KY).
“Tentunya kami ikuti masukan, rekomendasi atau supervisi dari KPK dan juga KY untuk langkah tindak lanjut,” kata Sobandi kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Sobandi menyampaikan, selama ini MA sudah dan terus melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia, juga kualitas pengawasan atau pengendalian internal.

Khusus untuk masalah penyuapan, lanjutnya, MA sampai saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan sistem manajemen anti-penyuapan (SMAP). Sistem manajemen yang berstandar internasional ini (ISO) ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan penyuapan.

“Reformasi birokrasi juga terus dilakukan termasuk melalui penyederhanaan proses manajemen perkara," ungkapnya.

Namun begitu, dia mengakui upaya tersebut masih jauh dari sempurna.

Baca juga: Bongkar Kasus Dugaan Suap di MA, Firli Bahuri Dipuji Komunitas Buruh, Dianggap Cocok Jadi Presiden

Karenanya, OTT yang melibatkan Hakim Agung dan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti beserta pegawai MA jadi momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kebijakan.

“Tentu tidak bisa berjalan sendirian, semangat kolaborasi dengan KPK, KY, juga dengan semua pihak akan terus dibangun,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan beberapa upaya perbaikan di lingkungan MA.

Firli menekankan perlunya penerapan eksaminasi putusan hakim, transparansi pelaksanaan sidang kasasi dan PK, perekaman pelaksanaan sidang, juga peningkatan manajamen pegawai melalui pemetaan SDM dan kebijakan rotasi pegawai.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved